Minggu, 07 Juni 2020

Kebijakan ‘Konyol’ Menteri ESDM di Tengah Rakyat Menderita karena Wabah

Kebijakan ‘Konyol’ Menteri ESDM di Tengah Rakyat Menderita karena Wabah

Foto: Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Di saat negera sedang mengalami kesulitan uang untuk menyelamatkan rakyat dari serangan wabah Covid 19, dan banyak rakyat yang panik dengan hilangnya pendapatan akibat dampak ‘stay at home’, pemerintah yang semestinya menolong rakyat melalui bantuan, justru terlihat seperti duafa, sehingga sampai menteri keuangan membuka rekening donasi.

Semua menteri kabinet Jokowi yang semestinya berjuang membantu rakyatnya, justru ada menteri terkesan diam. Salah satunya Menteri ESDM Arifian Tasrif. Ironisnya, Menteri ESDM ini justru mengambil langkah untuk tujuan lain. Langkah yang sebatas untuk kepentingan menyelematkan korporasi tambang. Tidak ada kata lain untuk menyebut langkah ini, selain pilihan kata konyol.

Menteri ESDM melakukan operasi senyap dengan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pembuatan Laporan Kegiatan Pertambangan Minerba (PERMEN Corona) pada tanggal 3 Maret 2020.

Pada pasal 111 Permen 7/2020 ini, menteri telah memberikan wewenang kepada dirinya sendiri untuk menerbitkan IUPK dengan berbagai alasan agar masuk akal, agar IUPK perpanjangan KK (Kontrak Karya) dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) generasi pertama dapat diteruskan.

Menteri ESDM justru lebih berjuang utk mendapatkan balasan ‘senyuman’ dan ‘tepuk tangan’ dari taipan pemilik PKP2B dibandingkan berjuang untuk kepentingan
rakyat dalam menyelesaikan kasus Covid-19.

Bahkan, di tengah ketakutan industri pertambangan menghadapi wabah Covid-19 di wilayah ‘remote area’, yang terbatas rumah sakit dan fasilitas kesehatan, dokter atau tenaga medis, Menteri ESDM yang semestinya memberi arahan pada kondisi ini, justru sebatas menghabiskan waktunya untuk sebatas menyelamatkan tujuh PKP2B yang seluruhnya dimiliki Taipan, yang dari kalkulasi keuangan yang dimiliki semestinya telah mendapatkan untung besar selama operasi yang telah berlansung selama 30 tahun. PKP2B semestinya justru ditekan oleh Menteri ESDM untuk berjuang demi rakyat yang terkena wabah Covid-19, dan bukan malah menteri sekadar berjuang untuk urusan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.