Minggu, 07 Juni 2020

Kita Butuh Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bukan Darurat Sipil

Kita Butuh Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bukan Darurat Sipil

Foto: Ilustrasi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Bismillah, kemarin di Istana Bogor, Pak @jokowi telah memberi arahan kebijakan penanganan terbaru covid-19, yakni melalui Pembatasan Sosial Skala Besar dan disertai pentapan status Darurat Sipil. Izinkan #KamiOposisi mengkritisi dengan serius kebijakan ini. #TolakDaruratSipil

Perlu diketahui, sejak tgl 7 Agustus 2018, kita telah memiliki UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yg disahkan & ditandatangani sendiri oleh Pak @jokowi selaku Presiden RI. Latar belakang & tujuan UU ini, bs dilihat di bagian ‘Menimbang’ UU. #TolakDaruratSipil

Dapat dilihat di bagian ‘Menimbang’, UU ini dibuat dan disahkan untuk mengatur tata cara perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia terhadap resiko gangguan kesehatan atau penyakit yang menyebar dengan cepat, #TolakDaruratSipil

Sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerjasama internasional. #TolakDaruratSipil

Di bagian batang tubuhnya, UU ini mengatur kegiatan kekarantinaan kesehatan di (1) pintu masuk negara dan (2) wilayah, terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau lingkungan. #TolakDaruratSipil

Kegiatan kekarantinaan kesehatan di Pintu Masuk diselenggarakan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara. #TolakDaruratSipil

Sedangkan kegiatan kekarantinaan di wilayah dilakukan melalui Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. #TolakDaruratSipil

Untuk menjalankan kegiatan kekarantinaan di Pintu Masuk dan Wilayah, menurut UU Kekarantinaan, Pemerintah Pusat harus menetapkan terlebih dahulu status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, BUKAN Darurat Sipil yang mengacu pada UU No 23/1959 ttg Keadaan Bahaya. #TolakDaruratSipil

Pendekatan status Darurat Sipil pada UU No 23/1959 ttg Keadaan Bahaya adalah pendekatan bahaya ancaman keamanan, seperti pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam, atau perang, di mana ditekankan Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang. #TolakDaruratSipil

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.