Sabtu, 24 Oktober 2020

Bisakah PSBB Menghadapi Virus Corona?

Bisakah PSBB Menghadapi Virus Corona?

Foto; Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra (Ariesman/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Presiden Jokowi melalui Keppres No 11/2020 tgl 31 Maret 2020 telah memutuskan adanya Darurat Kesehatan yang berlaku seluruh Indonesia sehubungan dengan merebaknya wabah virus corona atau Covid-19.

Keputusan di atas diambil hampir 1 bulan setelah Presiden Jokowi mengumkan adanya 2 (dua) pasien Corona pertama di negara kita pada tgl 2 Maret yang lalu. Dalam sebulan, ketika Darurat Kesehatan diumumkan, jumlah pasien postif Corona telah meningkat drastis dari 2 (dua) orang menjadi 1.528 orang. Yang meninggal 122 orang dan yang sembuh 75 orang.

Di samping itu ada ribuan orang dalam status pengawasan dan sebagaian berstatus sebagai terduga terinfeksi virus Corona yang sedang menunggu kepastian hasil test laboratorium kesehatan. Jumlah mereka makin hari makin meningkat.

Pernyataan Darurat Kesehatan yang nampak sudah terlambat ini disusuli dengan terbitnya PP No 21/2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal dan hari yang sama. PP ini berisi pelaksanaan sebagian isi UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, khusus mengenai PSBB saja, tidak mengenai materi yang lain.

Dengan PP PSBB ini Pemerintah Daerah, Pemkab, Pemkot dan Pemprov dengan persetujuan Menteri Kesehatan dapat memutuskan daerahnya menerapkan PSBB. Dengan pemberlakuan PSBB itu maka daerah berwenang melakukan “pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu”.

Pelaksanan PSBB tentu tidak mudah bagi suatu darerah. Daerah2 mana saja yang orang dan barang tidak boleh masuk ke daerahnya? Sebab suatu daerah tidak berwenang membuat aturan yang menjangkau daerah lain di luar yurisdiksinya.

Apakah untuk effektifitas pembatasan mobilitas orang dan barang itu dapat Pemda setempat dapat meminta bantuan polisi atau malah TNI misalnya, hal itu tidak diatur dalam PP No 21 Tahun 2020 ini. UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juga tidak memberikan kewenangan kepada polisi untuk mengawasi keluar masuknya orang di daerah yang memberlakukan PSBB. Pemda paling hanya dapat mengerahkan Satpol PP yang memang berada di bawah Pemda.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.