Senin, 06 Juli 2020

KAMMI Ultimatum Jokowi Segera Bertindak Cepat Tangani Wabah Corona

KAMMI Ultimatum Jokowi Segera Bertindak Cepat Tangani Wabah Corona

Dalam pandangan hukum dan kebijakan publik, hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini negara masih dikelola dengan kegagapan yang menyengsarakan; baik gagap anggaran dan gagap koordinasi antar sektor, sehingga berakibat secara fatal pada gagap penanganan.

“Kegagapan tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya penyelenggaraan suatu moderasi dan konsepsi pengendalian wabah yang konsekuen dan memberi dampak kepada masyarakat,” tegas Elevan.

Ironisnya, Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan hanya menerbitkan produk hukum yang tidak memiliki dampak signifikan dalam penanganan Covid-19. Keseluruhan produk hukum tersebut justru menjadi derivat kuadrat atas kebijakan hukum terbuka yang mengakibatkan simpang siurnya kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Oleh karena itu, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) dengan tegas menyampaikan Ultimatum kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Republik Indonesia,” ujar Elevan.

Pertama agar Presiden menjalankan kekuasaan Negara sesuai amanat konstitusi*

“Kedua, agar Presiden menetapkan status Covid-19 sebagai Bencana Nasional,” kata Elevan.

Ketiga, agar Presiden mempertimbangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Perppu APBN-P).

Keempat, agar Presiden melaksanakan ketentuan penanganan penyakit menular sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, termasuk melaksanakan tes massal (mass testing).

Kelima, agar Presiden melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan.

“Keenam, agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana UU Karantina Kesehatan,” lanjut Elevan.

Ketujuh, agar Presiden melakukan pelindungan terhadap tenaga kesehatan yang bertugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*

Kedelapan, agar Presiden menetapkan Alat Pelindung Diri sebagai Barang Penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Menjamin Ketersediaannya bagi Tenaga Kesehatan*

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.