Minggu, 07 Juni 2020

Maklumat Din Syamsuddin: Saatnya Nurani Bangsa Diwujudkan, Kedaulatan Rakyat Ditegakkan

Maklumat Din Syamsuddin: Saatnya Nurani Bangsa Diwujudkan, Kedaulatan Rakyat Ditegakkan

Foto: Prof. M Din Syamsuddin. (PWMU)

Jakarta, Swamedium.com — Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mengeluarkan maklumat di tengah pandemik Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang mewabah di Indonesia. Maklumat diterima redaksi Swamedium dalam bentuk flyer digital, Sabtu (4/4).

Membuka Maklumatnya, Din Syamsuddin menuliskan, “Kala bangsa berduka karena Corona adalah wajar dan waras jika memenuhi 5 poin dalam maklumat yang disampaikan”.

Poin pertama, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini mengatakan, syarat wajar dan waras ialah menyatukan hati, pikiran dan langkah menghadapi musibah penyakit ini.

“Mari tunjukkan solidaritas kebangsaan dengan membantu saudara-saudara kita yang terdampak wabah dan membutuhkan bantuan,” imbau Din.

Kemudian poin kedua, Din menegaskan, pemerintah harus menjalankan amanat konstitusi dalam menangani virus corona ini.

“Pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan Amanat Konstitusi, melindungi segenap rakyat dan seluruh Tanah Tumpah Darah lndonesia”,” tegasnya.

“Jangan sampai ada Pejabat Negara yang justru mengkhianati Amanat Konstitusi itu dengan umpamanya membolehkan dan melindungi WNA masuk ke Wilayah Indonesia, kala rakyat menderita karena Wabah Corona,” Din menambahkan.

Poin ketiga, mantan Ketua MUI ini mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan rencana proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, karena hanya menghamburkan uang negara.

“Hentikan rencana pemindahan lbu Kota karena tidak mendesak dan hanya akan menghamburkan uang negara. Lebih baik dana dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Din.

Tak hanya itu, Din juga menyoroti RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang masuk ke dalam poin keempat Maklumat. Dia meminta pemerintah membatalkan aturan ‘sapu jagat’ tersebut.

“Pemerintah menarik kembali RUU Omnibus Law karena RUU itu lebih mengu ntungkan pengusaha daripada pekerja, dan bertentangan dengan Amanat Konstitusi untuk dilaksanakannya ekonomi kekeluargaan,” tegasnya.

Pages: 1 2

Related posts

3 Comments

  1. Anonim

    Kurang setuju kalau mrnghambat pemidahan ibu kota baru RI. Karena Jakarta sudsh tidak laysk lagi debagai ibu kota negara. Pertama penduduknya terlalu padat. Kedua polusi udara sudah meliwati ambang bstas. Ketiga macet disemua penjuru jalan raya. Ke empat banjir parah ketika musim hujan.
    Kelima semua sektor ekonomi, industri, pariwisata, pendidikan dan pemerintahan berkonsentrasi di Jakarta sangat tidak layak untuk pemerintahan pusat /ibu kota suatu negats. Ke enam pembangunan tata kota samrawut tidak punya master urban plan yang baik. Ketujuh lokasi Kota Jakarta kurang strategis untuk ibu kota negara jauh dari daerah wilayah Indonesia yang terpencil terutama Indonesia bagian timur. Sebagai pemimpin harus berpikir Indonesia yang lebih maju kedepan untuk ini harus ada pengorbanan. Lebih baik sakit2 terlebih dahulu berkemajuan kemudian.

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.