Jumat, 03 Juli 2020

Kedaulatan Negara Tergadai? Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara!

Kedaulatan Negara Tergadai? Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara!

Foto: Marwan Batubara (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Di tengah semakin beratnya beban hidup rakyat akibat pandemi Covid-19 dan kondisi keuangan negara yang semakin terbebani utang, akhir Maret 2020 lalu Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan (LBP) menyatakan bahwa ambisi Jokowi untuk memindahkan IKN akan tetap diteruskan (24/3/2020). Dikatakan, tim dari Kemenko Marves bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai calon investor dan mitra untuk pengembangan IKN.
 
Sejalan dengan LBP, Presiden Jokowi pun ingin mewujudkan “ambisi” memindahkan Ibu IKN dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebelum masa jabatan ke-2 berakhir. Mimpi ini akan direalisasikan karena telah didukung DPR, mayoritas partai politik serta sejumlah pakar dan akademisi dengan berbagai alasan sumir. Dengan begitu, Jokowi tak merasa perlu membuat kajian kelayakan komprehensif dan tidak pula peduli dengan mayoritas rakyat yang menolak.
 
Ambisi pemindahan IKN yang konon dipromosikan sebagai economic deriver untuk pertumbuhan ekonomi merupakan program yang memberatkan keuangan negara, tidak pro pemerataan, tidak prioritas, tidak didukung kajian dan pertimbangan objektif, akan menambah beban utang negara, serta berpotensi moral hazard. Apalagi jika melihat kondisi ekonomi rakyat dan keuangan negara yang semakin morat-marit akibat pandemi Covid-19. Karena itu, program pemindahan IKN memang harus segera dibatalkan!

Beban Utang Meningkat Tajam

Sikap ambisius Jokowi memindahkan IKN telah terrefleksi dalam penetapan APBN 2020 pada 24 September 2019 yang lalu. Meskipun masih dalam tahap kajian dan belum memiliki landasan hukum berbentuk undang-undang, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 2 triliun untuk pemindahan IKN yang tersebar dalam anggaran sejumlah kementrian. Sikap arogan dan menabrak aturan ini diambil pemerintah di tengah defisit APBN yang semakin besar, sehingga beban utang negara dalam APBN akan semakin berat dari tahun ke tahun.
 
Dalam bulan Februari 2020 pemerintah menambah utang sebesar Rp 130,63 triliun terhadap total utang yang sebelumnya telah mencapai Rp 4.817,55 triliun. Selama sekitar 5 tahun “berkuasa”, Jokowi telah meningkatkan utang negara dari Rp 2.600 triliun pada Desember 2014 menjadi Rp 4.948,18 triliun pada akhir Februari 2020. Artinya, Jokowi telah menambah utang negara sebesar Rp 2.348 triliun, atau meningkat sekitar 90%!
 
Dengan pandemi Coivd-19, pemerintah telah menerbitkan Perppu No.1/2020 yang antara lain berisi ketentuan relaksasi batas defisit APBN menjadi 5%, dari 3% yang berlaku saat ini, untuk 3 tahun ke depan. Selain itu, perppu ini juga menambah alokasi belanja Rp 405 triliun yang menurut Menkeu Sri Mulyani sebagian didanai dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dana BLU, realokasi penyertaan modal negara, dan utang (1/4/2020).
 
Menkeu tidak menyebutkan secara eksplisit tentang akan adanya realokasi dan pengurangan atau penghapusan anggaran yang tidak prioritas, seperti anggaran untuk IKN. Dengan demikian, sebagian besar anggaran untuk tambahan belanja Rp 405 triliun tersebut akan ditutup dengan utang baru. Dalam hal ini proyek mercu suar IKN pun akan dilanjutkan. Artinya utang negara yang sudah sangat besar tersebut akan semakin meningkat akibat wabah korona, dan akan diperparah oleh ambisi Presiden Jokowi memindahkan IKN.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.