Minggu, 07 Juni 2020

PP Muhammadiyah: Tidak Mudik Adalah Jihad Kemanusiaan

PP Muhammadiyah: Tidak Mudik Adalah Jihad Kemanusiaan

Kendaraan pemudik terjebak kemacetan saat melintasi ruas jalan tol Cipali km 80, saat puncak arus balik, di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu, 8 Juni 2019. (ANTARA)

Yogyakarta, Swamedium.com — Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Konsultasi Publik Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi dalam rangka Covid-19 melalui telekonferensi pada Selasa sore (7/4) kemarin. Materi pembahasan dalam rapat kali ini adalah tentang mudik Lebaran 1441 H.

Rapat tersebut diikuti oleh para pejabat di beberapa kementerian dan badan negara yang terkait langsung dalam penanganan dampak wabah Covid-19. Beberapa perwakilan organisasi masyarakat, yaitu Muhammadiyah dan NU, serta individu juga hadir dalam rapat yang berlangsung selama dua jam dari pukul 15.00 – 17.00 WIB. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rapat tersebut diwakili oleh Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), Arif Jamali Muis yang mengikuti rapat dari Kantor PP Muhammadiyah Cik Di Tiro Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Arif menyampaikan pokok-pokok pandangan Muhammadiyah terkait mudik Lebaran dalam kondisi wabah Covid-19 saat ini.

“Muhammadiyah punya perspektif dalam menyikapi mudik berdasarkan maqasidus-syar’i (prinsip dasar dan tujuan dalam syariat), yaitu masuk kategori hifdzun nafs (memelihara jiwa). Berdasarkan itu maka Muhammadiyah berpendapat mudik sebaiknya dilarang karena bukan peribadatan,” katanya.

Lebih lanjut Arif menyampaikan bahwa dasar pendapat tersebut ada dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 195 yang menyebutkan ‘dan janganlah kalian jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik’. “Maka dalam kontes pemahaman tersebut, bisa dikatakan bahwa tidak mudik untuk menghindari meluasnya wabah Covid-19 adalah jihad kemanusiaan,” tuturnya.

Muhammadiyah juga memandang bahwa pemerintah (selaku pemegang otoritas) ketika melarang mudik perlu menyiapkan konsekuensinya, yaitu pengaturan yang tegas perihal tidak boleh mudik dan aspek teknisnya. Pertama, membatasi mobilitas orang sekaligus moda transportasi umum dan moda pribadi. Kedua, aspek non-teknis, seperti kebijakan ganti cuti bersama, insentif atau jaring pengamanan sosial kepada pekerja sektor transportasi (sopir, awak angkutan, dan lain-lain).

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.