Minggu, 11 April 2021

PSBB di Bekasi Harus Jamin Keselamatan dan Perlindungan Sosial Warga

PSBB di Bekasi Harus Jamin Keselamatan dan Perlindungan Sosial Warga

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang masuk Kota Bekasi.

Bekasi, Swamedium.com — Keputusan Pemkot Bekasi untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) langsung direspons Bupati Bekasi, H Eka Suryaatmaja, untuk pemberlakuan PSBB mulai Rabu, 15 April 2020 untuk dua pekan ke depan dalam mengatasi COVID19 seharusnya mendapat dukungan dan apresiasi semua pihak. Meskipun agak terlambat, semua komponen pemerintah, aparat dan warga wajib mendukung.

Banner Iklan Swamedium

Terlebih Bupati Eka juga menyatakan tegas menjamin semua alokasi bantuan sosial akan tepat sasaran merata. Tentu itu menjadi kabar baik buat semua orang. “Ini sangat tegas, jaminan Bupati akan adanya pemerataan dan tepat sasaran”, respons Kang Fuad.

“Fokus utama PSBB adalah mengupayakan jaminan keselamatan setiap warga dan keluarga di wilayahnya, jadi bukan setelah PSBB itu seakan semua akan selesai dan rampung”, papar Kang Fuad, Presidium Relawan Masyarakat Tangguh Bencana COVID-19.

“Setiap warga masyarakat tanpa kecuali harus dipastikan menerima informasi dan paham tentang bagaimana detil rincinya PSBB tersebut. Berapa anggaran yang dialokasikan, untuk apa saja, kemana saja, berapa rupiah, pelaporan publiknya bagaimana dan apa standard capaiannya ?”, papar Kang Fuad, yang juga Dosen Universitas Presiden.

Terlebih kompleksitas warga Bekasi yang mempunyai kegiatan 24 ham di lingkungan industri dan sekitarnya. Semua harus ditata dengan sangat matang, utuh dan terpadu dalam analisa dan keputusan yang diambil.

Sampai saat ini warga Bekasi masih sangat resah perlunya akses informasi dan respons cepat Pemda. Terutama tentang penetapan Zona. Seberapa akurat dan valid. Kenapa hanya sebagian saja kecil saja. Apakah hanya berdasarkan angka terpapar positif Corona saja? Padahal semua warga di kecamatan dan desa terdampak secara medis, sosial, ekonomi dan kehidupan amaliah keagamaannya.

Mustahil pemerintah daerah bisa sukses dan raih targetnya dengan jalan sendirian. Pemerintah sangat membutuhkan peranserta warga masyarakat. Apakah juga Pemda mengakomodir para Relawan dalam melaksanakan aturan PSBB nya.

Terkait anggaran sepertinya belum menunjukkan keseriusan dan keberpihakan pada kaum dhuafa, faqier dan miskin serta pengangguran dan kelompok khusus (Disabilitas, Lansia, Pengangguran terdampak langsung).

Apakah jumlah yang sempat disebutkan realokasi anggaran sebanyak 240 Miliar bersama DPRD untuk masa PSBB akan dianggap cukup dan memadai. Apakah itu merupakan ukuran atensi dan empati maksimal atau minimalis ?

Kang Fuad menyatakan, sebagai kebijakan empati awal patut diapresiasi dan dihargai. Namun, dibanding dengan seberapa banyak warga yang membutuhkan layanan dan terdampak, juga dibanding dengan kemanpuan APBD sekitar 6 Trilyun, bahkan potensi daerah di bidang investasi dan industri, jumlah tersebut sangat tidak cukup dan masih jauh dari standard minimal sekalipun.

Mestinya lebih dari 30-40 persen APBD tahun ini disiapkan untuk merespons cepat, pencegahan, penanganan dan pemulihan. “Mohon Bapak Bupati dan aparatnya melipatgandakan kepedulian dan keberpihakannya lebih besar pada tanggungjawab moral dan sosial kemanusiaan”, tandas Kang Fuad.

Kang Fuad menghitung, di Kabupaten Bekasi, Idealnya 500 Miliar di tahap awal Per bulan – sekitar : 1,5 Trilyun dalam masa 3 bulan ke depan.

“Memang kita berdoa dan berusaha sekuat tenaga, moga COVID19 segera berlalu dalam sepekan, sebulan atau bahkan sehari. Namun, secara nasional diprediksi kesiagaan sampai Juni-Juli 2020. Kita harus rasional, jujur dan pro human, pro kemanusiaan sangat serius”, tandas Kang Fuad.

“Kalau Bupati mau sangat serius, antisipatif, terpadu fan obyektif, jujur melihat dan memberlakukan sangat adil bagi setiap warga dan keluarga di Bekasi,
Minimal 25 persen dari APBD harus dianggarkan”, tegasnya.

Sertakan juga Partisipasi Dunia Usaha dan Kawasan Industri. Misalnya
1000 Perusahaan x 1 Miliar : 1 Trilyun dari partisipasi korporasi dan kawasan industri. Itu Dana Cash. Belum lagi berupa Makanan/Minuman dan Peralatan/ Obat-Obatan. “Pabrik raksasa Sari Roti aja di Cikarang. Itu bisa secara rutin sumbangkan makanan tiap hari dari rumah ke rumah warga tak berpunya”, harap Kang Fuad.

PSBB itu harus memadukan pendekatan Medis dan Non Medis secara terpadu dan tepat sasaran. Bagaimana peran Rumah Sakit,
Subsidi Dokter, Suster, Perawat dan Puskesmas. APD Rumah Sakit dilengkapi. Akomodasi dan Layanan Prima bagi setiap warga.

Demikian juga non medis, fokusnya pada manusia dan lingkungan. Apa yang menjadi protokol kesehatan wajib dilaksanakan oleh setiap warga. Bagaimana Pemda menyiapkan Masker buat semua dan setiap warga. “Itu wajib dan harus, setiap orang disiapkan masker yang layak”, tegasnya.

Kang Fuad, menghitung standardnya untuk biaya non medis saja sekitar 300 Miliar atau Rp 299.500.000.000,- untuk
Membangun Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

1. Jika setiap orang harus pakai Masker : 1.000.000 Warga Masker 50.000,- Biaya : 50.000.000,- (2.000.000 warga : 100.000.000.000,-)
2. Jika 172.000 Pengangguran mendapat Subsidi : 500.000 per orang / 1 bulan – Biaya : 86.000.000.000,-
3. Jika ditambah adanya 100.000 Pengangguran Baru, Subsidi : 500.000 / 1 bulan – Biaya : 50 Miliar.
4. Jika ada 2000 Khatib / Muballigh, 500.000 / bulan : 1 Miliar.
5. Jika ada Pekerja Kreatif sebanyak 2.000 orang / 500.000, Totalnya : 1 Miliar.
6. Guru Honorer 10.000 @500.000 / bulan : 5.000.000.000,-
7. Keluarga Miskin : KPM Bansos 100.000 Orang @ 500.000,- / bulan : 50.000.000.000.
8. Marbot Masjid, Imam dan Khatib 1.000 Masjid @ 1.500.000 : 1.500.000.000,-
9. Warga Berkebutuhan Khusus : Lansia, Disabilitas, Janda Tua – 10.000 @ Rp 500.000,- : 5.000.000.000,-

Setidaknya apapun kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. “Ini soal penyelamatan nyawa manusia, setiap kehidupan warga dimanapun harus diselamatkan. Karena manusia juga makhluk sosial dan religius, pelaksanaan hubungan sosial dan keagamaan dalam amaliahnya pun akan ikut menyesuaikan dengan fatwa para Ulama dan Umara dalam penegakkannya”, paparKang Fuad.

“Kebijakan dan Langkah Bupati tidak boleh salah, keliru dan hanya trial and error. Kita tidak lagi mencoba-coba setiap nyawa manusia jadi kelinci percobaan, membiarkan warga dan keluarga miskin terlantar atau terkapar dimanapun. Segalanya harus diantisipasi dengan sangat matang,” katanya.

Bupati Bekasi bersama DPRD harus di dukung mengambil Kebijakan dan langkah cepat menjamin keselamatan, kebutuhan dasar dan perlindungan kesehatan sampai ke setiap rumah, dapur dan pintu-pintu tempat tinggal warga tanpa kecuali. “Jangan setengah hati, jangan main-main dan permainkan keselamatan dan perlindungan setiap warga. Ini semua tugas mulia demi kebaikan bersama,” ujarnya.

“Moga langkah para tokoh, pegiat sosial kemanusiaan dan warga relawan terus semakin luas dan besar, ikutserta bersama pemerintah dengan pasukan medisnya dan tokoh agama, pengusaha dan komunitas mengatasi secara serempak dan gotong royong. Semangat dan keyakinan kita sangat kuat, dengan segala daya upaya disertai doa dan ritual mengharapkan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wata’alaa, aamiin,” tutup Kang Fuad.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita