Selasa, 24 November 2020

Viral Video Protes Bupati Boltim Soal Rumitnya Birokrasi Penyaluran BLT

Viral Video Protes Bupati Boltim Soal Rumitnya Birokrasi Penyaluran BLT

Foto: Sehan Salim Landjar, Bupati Bolmong Timur

Manado, Swamedium.com — Sehan Salim Landjar, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) di Sulawesi Utara, kembali memprotes kebijakan pemerintah pusat, terkait pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.

Dalam sebuah video yang beredar, Eyang sapaan akrabnya menceritakan tentang masyarakat miskin yang mendatanginya untuk meminta beras, walaupun hanya satu liter, karena sudah tidak tahu lagi mau meminta kepada siapa di tengah pandemi corona yang masih berlangsung.

Warga yang dimaksud Bupati Boltim dua periode ini, adalah warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat, yang oleh Kementerian Sosial dilarang untuk menerima bantuan pangan dari Pemerintah Daerah, karena dianggap sudah terdaftar pada Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga tidak boleh double menerima bantuan.

“Sakit hati saya, ketika warga datang dan minta beras. Saya sudah siap dengan bantuan beras dan pangan lain, tapi tak bisa dibagikan karena dilarang oleh kementerian dengan alasan mereka akan menerima bantuan langsung tunai. Mereka datang bilang, tidak usah terima BLT, kasihkan beras satu liter saja untuk makan,” Sehan Salim Landjar, Bupati Bolmong Timur

Di dalam video tersebut, Landjar yang berada di gudang stok persediaan beras, terlihat begitu kesal karena ternyata hingga saat ini BLT yang dijanjikan oleh kementerian tak kunjung jelas kapan akan disalurkan. Tak hanya itu, ternyata ada birokrasi panjang yakni masyarakat miskin diharuskan membuka terlebih dahulu rekening bank untuk bisa di transfer dana bantuan tersebut.

“Ini apa-apaan. Disaat warga lain sudah menerima bantuan dari pemerintah daerah, para keluarga miskin penerima BLT malah tidak bisa terima bantuan. Sampai sekarang juga tidak jelas kapan akan disalurkan bantuan. Ini masyarakat miskin dibuat benar-benar miskin hanya karena persoalan satu buah kertas dari kementerian,” tutur Landjar.

Ketua DPW PAN Sulawesi Utara ini mengkritik kebijakan pembukaan rekening, karena justru menghambat masyarakat miskin mendapatkan bantuan di tengah krisis yang terjadi.

“Ini benar-benar aneh. Bagaimana bisa ribuan masyarakat miskin ini disuruh membuat rekening. Bukankah itu akan membuat orang berkerumun. Belum lagi, apakah mereka punya uang membuka rekening? Dan apakah bank punya kemampuan mengadakan buku rekening dalam jumlah yang sangat banyak di waktu yang dekat. Ini benar-benar hal yang sangat saya sesalkan,” tuturnya kembali.

Sebelumnya, kepada manadobacirita, Landjar mengaku jika dirinya sudah dua kali melakukan protes kepada Kementerian Desa dan Kementerian Sosial, karena menerbitkan kebijakan yang tidak populis di tengah pandemi corona. Pertama kepada Kementerian Desa terkait dengan aturan Dana Desa tak bisa digunakan untuk penanganan corona.

“Akhirnya kebijakan ini dicabut, setelah Kementerian Dalam Negeri meminta desa untuk menggunakan dana desa untuk penanganan corona. Padahal, sebelumnya Kementerian Desa sudah melarang penggunaan dana desa untuk corona dengan alasan, dana tersebut hanya bisa digunakan untuk program padat karya,” kata Landjar.

Yang kedua menurut Landjar, adalah kebijakan Kementerian Sosial yang melarang penerima program keluarga harapan (PKH) untuk mendapatkan bantuan beras dan pangan dari pemerintah daerah. Menurut Landjar, uang bantuan sebesar Rp 300 ribu tak akan cukup membiayai keluarga selama satu bulan.

“Uang Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu satu bulan itu bisa untuk beli apa. Saya sesalkan menteri di Indonesia sekarang tidak tahu kondisi di lapangan dan dengan mudahnya mengeluarkan aturan yang tidak sesuai,” kata Landjar beberapa waktu lalu.

Sumber: manadobacirita, Kumparan

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.