Rabu, 25 November 2020

Pemerintah Jangan Pelit Salurkan Bansos Covid-19

Pemerintah Jangan Pelit Salurkan Bansos Covid-19

Foto: Denni Risman. (Dok. pribadi)

Pekanbaru, Swamedium.com — Sebelum diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pekanbaru, Jumat, 17 April 2020, Wali Kota Pekanbaru Firdaus menyebutkan Pemko mengalokasikan bantuan sosial covid-19 untuk 40.000 KK. Perinciannya, 15.000 KK warga miskin dan 25.000 KK warga rawan miskin karena dampak ekonomi pandemi covid-19.

Ketika PSBB mulai diberlakukan, Wako kembali menyebutkan bantuan akan diserahkan jelang puasa Ramadhan. Kenyataannya, data penerima belum ada. Pendataan si penerima bansos baru dilakukan dua hari setelah PSBB diberlakukan dan tenggang waktu pengisian melalui RT tanggal 21 April.
Heboh. Sudah pasti, karena janji untuk menyalurkan bansos jelang puasa tidak terbukti. Kehebohan makin menjadi. Ini dipicu oleh bantuan yang diterima pak RT/RW dari Pemko tidak sesuai jumlahnya dengan yang mereka data. Seperfti di Kelurahaan Simpang Baru, Tampan, dari 2.500 KK yang diajukan, hanya 261 KK yang menerima bansos.

Pemko beralasan, data yang mereka terima membludak. Dari 40.000 KK yang mereka alokasikan, ternyata data yang masuk mencapai 132.000 KK.
Kenapa membludak? Karena yang terkena dampak semakin banyak, sejak satu bulan lebih denyut ekonomi berhenti karena mereka diminta tinggal di rumah, dan usaha diminta tutup. Ditambah lagi ketika PSBB mulai diberlakukan, semakin banyak bidang usaha berhenti. Artinya jumlah orang yang kena dampak makin banyak. Kenapa pemerintah tidak melihat ini, bukankah ada 12 kriteria si penerima bansos itu?
Sangat wajar, jika jumlah RT dan RW makin banyak menolak bansos yang disalurkan Pemko Pekanbaru. Kenapa? Karena sebagai orang yang mendata, mereka tidak mau terjadinya kegaduhaan antar warga. Pasalnya, mereka tidak diberi alasan kenapa hanya segelintir orang yang menerima, dan apa alasan nama itu menerima?

Mestinya, jika pemerintah berpihak kepada rakyat, dan ingin membantu rakyatnya, inilah saatnya. Jika dilihat nilai yang diserahkan, sebenarnya jauh dari yang dibutuhkan rakyat saat ini – ini jika kita bicara nilai dan kecukupan. Tapi rakyat tidak melihat itu, mereka melihat sejauh mana pemerintah membantu mengurangi beban ekonomi mereka saat ini.
Jadi tidak ada salahnya Pemko Pekanbaru menambah jumlah bansos yang diberikan itu. Untuk pengadaan, bisa mengalokasikan dana dari mata anggaran lain. Apalagi dalam kondisi sekarang, saat PSBB mulai diberlakukan, dan kemudian keluar larangan mudik alias pulang kampung, pengetatan warga untuk beraktifitas di luar juga makin masif.

Jika ingin aturan PSBB berjalan lancar, angka penambahan pasien positif berkurang dan sembuh bertambah, sudah seharusnya bansos itu diberikan merata ke warga yang terdampak. Dan, jangan ditahan lagi penyaluran bantuan itu. (*)

*Penulis: Denni Risman

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.