Senin, 30 November 2020

Angka Kematian Covid-19 Versi Reuters yang tak Dibantah Pemerintah

Angka Kematian Covid-19 Versi Reuters yang tak Dibantah Pemerintah

Foto: Petugas pemakaman menggali liang kubur untuk jenazah kasus COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Ahad (26/4/2020). (Republika)

Jakarta, Swamedium.com — Lebih dari 2.200 orang di Indonesia dilaporkan meninggal, setelah mengalami gejala-gejala akut dari infeksi virus corona jenis baru (Covid-19). Namun, angka ini diduga tidak dicatat dalam data resmi korban penyakit tersebut.

Dalam laporan Reuters, Selasa (28/4) data dari 16 provinsi di Indonesia menunjukkan jumlah kematian dari orang-orang yang mengalami gejala Covid-19. Sebanyak tiga ahli medis juga mengatakan bahwa angka tersebut mengindikasikan jumlah korban jiwa akan jauh lebih tinggi, dibandingkan apa yang tercatat dalam angka resmi saat ini yaitu 765.

Data terbaru dari 16 provinsi menunjukkan ada 2.212 kematian pasien di bawah pengawasan karena mereka memiliki gejala Covid-19 akut. Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan Indonesia menggunakan istilah PDP (pasien dalam pengawasan) untuk mengklasifikasikan kelompok tersebut.

Data dikumpulkan oleh lembaga setiap provinsi setiap hari atau setiap pekan dari angka yang dicatat oleh rumah sakit, klinik dan pihak berwenang yang mengawas. Sementara, Reuters juga memeriksa situs web, berbicara dengan pejabat di masing-masing provinsi dan meninjau laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Angka 2.212 kematian adalah tambahan dari kematian 693 orang yang dites positif COVID-19 di provinsi-provinsi tersebut dan secara resmi dicatat sebagai korban akibat infeksi virus corona jenis baru ini. Dari 16 provinsi ini mencakup lebih dari tiga perempat populasi, dari total 260 juta penduduk Indonesia.

Indonesia telah dinilai sebagai salah satu negara dengan tingkat pengujian Covid-19 terendah di dunia. Beberapa ahli epidemiologi mengatakan, sulit mendapatkan gambaran akurat mengenai tingkat infeksi di Nusantara.

Anggota senior Gugus Tugas Covid-19, Wiku Adisasmito tidak membantah temuan Reuters, namun menolak mengomentari jumlah korban Covid-19 yang ditemukan berdasarkan data ini. Ia meyakini bahwa angka sebenarnya dapat ditemukan di antara pasien yang diklasifikan sebagai PDP.

Wiku mengatakan banyak  dari 19.897 orang yang diduga positif Covid-19 belum melakukan tes, karena menunggu antrean panjang menyusul proses di laboratorium yang kekurangan staf. Bahkan, ada beberapa orang telah meninggal sebelum sampel mereka sempat dianalisis.

“Jika memiliki ribuan atau ratusan sampel yang perlu diuji, mana yang akan prioritaskan? Mereka akan memberikan prioritas kepada orang-orang yang masih hidup,” ujar Wiku.

Orang yang dapat dikategorikan sebagai PDP adalah pasien dengan penyakit pernapasan akut dan tidak ada penjelasan klinis yang dialami, selain Covid-19. Selain itu, orang yang dianggap sebagai PDP adalah yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau daerah di Nusantara yang menjadi salah satu area endemik, di mana wabah telah terjadi.

“Saya yakin sebagian besar kematian yang terjadi dari PDP disebabkan Covid-19,” ujar ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono.

Berdasarkan data yang diumumkan hari ini, terdapat penambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 415 orang dalam 24 jam terakhir. Artinya, per Selasa (28/4) ini sudah ada 9.511 kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak pertama kali diumumkan pada awal Maret lalu.

Selain itu, terdapat penambahan pasien sembuh sebanyak 103 orang dalam satu hari terakhir. Dengan demikian, jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19 sebanyak 1.254 orang.

Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal dunia bertambah 8 orang sejak Senin (27/4) sampai Selasa (28/4) ini. Total pasien Covid-19 yang meninggal dunia sampai saat ini sebanyak 773 orang, dengan rasio kematian terhadap total kasus positif di Indonesia sebesar 8,12 persen.

Alur data Covid-19

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) menjamin bahwa data yang disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto setiap hari adalah data yang telah diverifikasi, divalidasi berkali-kali. Sehingga, tidak ada data yang ditutup-tutupi.

“Data yang sudah disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 merupakan data yang betul-betul sudah melewati verifikasi dan validasi cukup ketat,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Selasa (28/4).

Kementerian Kesehatan mengklaim tidak ada data yang ditutup-tutupi. Jika ada data yang berbeda baik itu di daerah dengan data yang disampaikan oleh Jubir Pemerintah, ia mengaku itu bisa terjadi karena perhitungan waktu penutupan perhitungan yang disepakati tidak sama oleh beberapa instansi atan kementerian-lembaga.

Didik menjelaskan alur pengumpulan data Covid-19 di Indonesia yakni dimulai dari laboratorium jejaring Badan Litbang Kesehatan Kemenkes kemudian dikirimkan dan dikompilasi di laboratorium Balitbang Kesehatan Kemenkes. Pada tahap ini, Balitbang Kesehatan Kemenkes kemudian melakukan validasi dan verifikasi data agar benar-benar sesuai dan tepat.

“Karena ada beberapa orang yang pemeriksaannya bisa satu sampai empat kali. Oleh karena itu perlu validasi dan verifikasi,” katanya.

Setelah itu, data dari Balitbang Kesehatan dikirimkan ke Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (PHOEC) Kementerian Kesehatan yang kemudian juga dilakukan proses validasi dan verifikasi. PHOEC juga menerima data dari dinas kesehatan tiap provinsi di seluruh Indonesia terkait penelusuran epidemiologi tiap daerah bersangkutan.

Data yang diberikan oleh dinas kesehatan provinsi juga mencakup informasi mengenai jumlah spesimen dan banyaknya orang yang diperiksa, hasil positif dan negatif dari pemeriksaan tiap daerah, dan juga data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) di wilayah itu.

Selanjutnya, PHOEC meneruskan data tersebut kepada Pusat Data dan Informasi Kemenkes yang kemudian kembali dilakukan proses verifikasi dan validasi. Data yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi Kemenkes yang disimpan pada sistem gudang data juga terintegrasi dengan sistem Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19.

Setiap ada data baru yang diperbarui di gudang data Kemenkes, maka secara otomatis data tersebut juga diperbarui di sistem data Gugus Tugas dalam waktu 12 menit setelah ada pembaruan data di Kementerian Kesehatan.

Diharapkan ketersediaan data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dapat dimanfaatkan oleh setiap pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan strategis penanganan Covid-19, dan juga disampaikan kepada masyarakat di daerahnya dengan jelas.

“Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk memperbarui informasi mengenai kasus Covid-19 di daerah tempat tinggalnya untuk meningkatkan kewaspadaan agar melakukan pencegahan supaya tidak tertular,” ujarnya.

Pemerintah juga meluncurkan satu data Covid-19 yang terintegrasi dalam satu sistem sehingga meniadakan perbedaan akan data. Kementerian Kesehatan akan terus meningkatkan perbaikan data terkait Covid-19 baik dari segi kualitas maupun juga kuantitas.

Sumber: Republika

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.