Senin, 23 November 2020

Begini Tanggapan MK Terhadap Gugatan Perppu Corona Jokowi

Begini Tanggapan MK Terhadap Gugatan Perppu Corona Jokowi

Foto: Sidang gugatan Perppu Corona Jokowi yang berlangsung di Gedung MK dengan menerapkan protokol kesehatan anti Covid-19.

Jakarta, Swamedium.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pemeriksaan pendahuluan uji materi Perppu Corona yang diajukan oleh 3 pemohon, yakni Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Amien Rais dkk, dan Damai Hari Lubis. MK meminta para pemohon melakukan sejumlah perbaikan.

Pembacaan permohonan itu dilakukan secara bergantian, dimulai dari pemohon perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Prof Dr M Sirajuddin Syamsuddin, Prof Dr Sri Edi Swasono, Prof Dr HM Amien Rais MA, dkk. Anggota panel Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams meminta agar para pemohon yakni Amien Rais dkk sebagai pembayar pajak untuk memperjelas dalilnya dengan hak konstitusional yang dilanggar.

“Kedua yang saya ingin tekankan pada saat pembacaan permohonan adalah perlu elaborasi legal standingnya. Para pemohon di perkara 23 ini mendalilkan sebagai perorangan WNI dan kapasitas bayar pajak atau tax payer, pemohon juga mengutip bahwa hak konstitusional pemohon ini ditemukan di angka 9 bagian kedudukan hukum. Yang perlu diperjelas dalam permohonan ini adalah pertama kaitan kapasitas pemohon sebagai pembayar pajak dengan hak-hak konstitusional tersebut,” ujar Wahiduddin, yang disiarkan di akun YouTube MK, Selasa (28/4/2020).

Selain itu hakim juga meminta agar Amien Rais dkk memperjelas kaitan antara profesinya dengan kerugian konstitusional terkait apa yang didalilkan di permohonannya. Sebab nantinya hakim akan melihat satu per satu legal standing dari para pemohon.

Hakim juga meminta agar pemohon Amien Rais dkk, pemohon nomor perkara 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dkk dan perkara nomor 25/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Damai Hari Lubis, memperbaiki sejumlah hal. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic meminta pemohon juga memperjelas kerugian yang dialami pemohon masing-masing.

“Secara umum dari tiga pemohon perlu diuraikan lebih jelas dan spesifik kerugian hak konstitusional yang diakibatkan berlakunya pasal yang jadi batu uji dari UUD 1945. Kedua harus diuraikan kerugian konstitusional dari masing-masing pemohon ada yang mewakili perorangan baik sebagai pribadi, pensiunan maupun sebagai PNS,” kata Daniel.

Hakim Konstitusi Aswanto juga meminta para pemohon menyertakan contoh bagaimana mengatasi COVID-19 di negara lain. Ia meminta pemohon menjabarkan apakah di negara lain juga menerapkan kebijakan yang sama dengan Indonesia dengan mengeluarkan Perppu atau tidak.

“Saya kira untuk semua permohonan ini perlu ada paling tidak informasi kepada Mahkamah walaupun sebenarnya kita juga paham perlu informasi mengenai langkah-langkah yang diambil negara lain karena ini pandemi mungkin ini ada komparasi dengan beberapa negara yang dianggap berhasil dalam mengatasi ini,” kata Aswanto.

“Kalau di media ada yang dicantumkan negara yang dianggap berhasil mengatasi pandemi ini diantaranya Taiwan Kanada, Selandia baru, Swedia, ini perlu diberikan informasi kepada mahkamah apakah negara-negara yang tanda petik dianggap berhasil menurut media itu juga melakukan yang sama dengan negara kita yaitu melakukan negara yang darurat untuk menangani COVID. Nah kalau bisa menguraikan itu saya kira lebih bagus. Misalnya negara ini tanpa Perppu dia berhasil dengan baik atau negara ini tidak Perppu tidak berhasil, mohon maaf jauh dari substansi,” ujar Aswanto.

Selain itu, Aswanto juga meminta kepada pemohon nomor 24 yakni MAKI dkk agar perlu adanya elaborasi antara kerugian yang dialami NGO terhadap norma yang dirugikan terkait Perppu Corona. Dalam pembacaan permohonannya, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan alasannya mengajukan Perppu Corona untuk mendukung pemerintah dalam pemberantasan COVID-19, ia menilai kalau permohonannya tidak diterima, justru menurutnya akan memudahkan DPR agar dapat langsung menerima Perppu tersebut.

Namun, Boyamin mengaku khawatir dengan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu itu dinilai terdapat kekebalan hukum yang diberikan ke pihak-pihak tertentu.

“Perppu ini adalah menurut pemahaman kami adalah penyelamatan bank bukan penyelamatan bangsa dan justru penguasa memberikan contoh yang tidak baik dalam bentuk tidak percaya proses-proses hukum dalam bentuk alasan-alasan yang dikemukakan adalah ketika kenapa ini butuh kekebalan alasannya khawatir kriminalisasi setelah tidak menjabat atau apa apalagi kami rakyat ini. Jadi kami ingin menangis ke MK ini dengan cara mengajukan uji materi ini supaya ini diluruskan bagaimana mungkin kalau kita sedikit-sedikit dikriminalisasi, tatut dikenakan delik. Mungkin kalau penguasa bisa kalau terjadi pergantian penguasa,” ujarnya.

Boyamin menegaskan legal standingnya dia sebagai LSM telah terbiasa melakukan advokasi terkait pemberantasan korupsi. Menurutnya jangan sampai ada pihak yang kebal hukum.

“Legal standing kami, LSM kami sudah terbiasa melakukan public interest advokasi jadi membela seluruh kepentingan masarakat khususnya pemberantasan korupsi dan juga penyelamatan keuangan negara otomatis nyangkut lah di sana dengan Pasal 27. Kerugian pemohon ini otomatis pada posisi ini untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan korupsi maka semua tindakan harus diuji melaui penyidikan dan persidangan yang terbuka dan fair sehingga kekebalan tidak menciderai rasa keadilan terhadap seluruh rakyat termasuk merugikan para pemohon,” ungkapnya

Diketahui, sedikitnya 3 nomor perkara yang terdaftar di MK menggugat Perppu Corona. Gugatan pertama dilayangkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dkk, gugatan kedua oleh Amien Rais dkk dan gugatan terakhir diajukan sendirian oleh Damai Hari Lubis.

Mereka semua sepakat meminta Pasal 27 Perppu Corona yang bernama resmi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 dihapus. Adapun pasal-pasal lain juga diminta dihapus dengan berbagai alasan.

Sumber: Detik

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.