Selasa, 24 November 2020

Rakyat Butuh Makan, Bukan Pencitraan

Rakyat Butuh Makan, Bukan Pencitraan

Jakarta, Swamedium.com — Sungguh mengiris hati ditengah pandemi Covid-19, korban meninggal bukan karena virus corona yang ditakuti banyak orang, tapi karena kelaparan. Padahal di sosial media banyak kisah dermawan yang ditunjukkan dengan bagi- bagi bingkisan sembako di tempat umum yang memicu terjadinya kerumunan massa yang sangat dihindari selama PSBB atau karantina wilayah. Bahkan ini juga sempat dilakukan oleh presiden yang bagi-bagi bingkisan kepada profesi ojol yang terdampak dari kebijakan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.  

Seorang warga Kota Serang, Banten, meninggal dunia setelah dikabarkan tidak makan dan hanya minum air galon selama dua hari lantaran suaminya yang merupakan seorang pemulung tidak lagi bekerja akibat dampak penyebaran virus corona. Kabar soal warga yang bernama Yuli (43) yang merupakan warga Lontar baru, Kota Serang, tersebut, viral di media sosial dan jadi pemberitaan media. (https://batam-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/batam.tribunnews.com/amp/2020/04/21/fakta-ibu-di-serang-mati-kelaparan-setelah-2-hari-tak-makan-imbas-corona-suami-sulit-cari-pemasukan?)

Ibarat fenomena gunung es, apa yang nampak bukan fakta yang sebenarnya,  jumlah yang sebenarnya akan lebih besar dari yang terlihat dan viral. Bisa jadi masih banyak rakyat yang kelaparan dari berbagai profesi bukan hanya ojol.  Harusnya paket sembako dibagikan langsung ke rumah melalui Ketua RT yang lebih tahu berapa keluarga yang membutuhkan, bukan hanya sekedar pencitraan pembagian di jalanan sementara mereka yang tidak bisa keluar rumah dan kehilangan mata pencaharian selama pandemi tidak tersentuh dan mereka kelaparan.

Harusnya pemerintah menggunakan data warga ditingkat RT untuk menyalurkan bantuan pada rakyat yang membutuhkan.  Tidak perlu pansos dengan membagikan bantuan di jalan atau di tempat umum yang akan memicu kerumunan orang yang itu harusnya dihindari agar pandemi covid-19 bisa dihentikan dan segera berakhir. Bantuan langsung harus di kirim ke rumah penduduk yang membutuhkan. Pemerintah harus mengoptimalkan relawan di tingkat desa,  RT dan RW agar bantuan bisa tepat sasaran sehingga tidak ada lagi kasus masyarakat yang kelaparan selama pandemi ini.

Rakyat lapar bukan butuh ketrampilan untuk kerja di tengah pandemi yang sulit mencari pekerjaan. Bahkan yang sudah punya skill saja terpaksa harus dirumahkan. Dana untuk pelatihan seperti yang digunakan dalam program kartu pra-kerja harus dialokasikan untuk menjamin kebutuhan rakyat agar mereka bisa makan dan tidak kelaparan.

Proyek yang menggunakan dana besar seperti rencana pemindahan ibu kota harus dihentikan dan dipergunakan untuk memenuhi kubutuhan rakyat yang terdampak pandemi. Belanja negera yang tidak perlu harus dipangkas. Tidak perlu lagi ada perjalanan dinas atau pelatihan untuk pegawai karena semua itu tidak diperlukan di tengah pandemi. Yang sangat diperlukan saat ini menjamin kebutuhan dasar rakyat agar mereka tidak kelaparan.

Ini adalah masalah mendesak yang harus dapat perhatian dan perlu pengawasan dari berbagai pihak agar tepat sasaran pada rakyat yang membutuhkan. Rakyat butuh makan bukan ketrampilan atau keahlian dalam pandemi. Jika banyak rakyat tidak siap bekerja karena kurang punya keahlian yang dibutukan oleh dunia kerja berarti ada yang salah dengan sistem pendidikan kita. Pendidikan kapitalistik yang mahal membuat pendidikan bukan untuk seluruh rakyat. (*)

*Penulis: Mochamad Efendi

Sumber: speakup-community

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.