Kamis, 24 September 2020

Stimulus Moneter Yang Bertanggung Jawab : Saran Terbuka Untuk Bank Indonesia

Stimulus Moneter Yang Bertanggung Jawab : Saran Terbuka Untuk Bank Indonesia

Foto: Ekonom, Anthony Budiawan.

Jakarta, Swamedium.com — Tulisan sebelumnya berjudul Quantitative Easing (QE) ala Indonesia Wujud Pembegalan Konstitusi.

Karena ‘QE ala Indonesia’ sebenarnya bertentangan dengan undang-undang (UU) tentang Bank Indonesia (BI).

Dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang menjadi sumber hukum yang menugaskan BI harus independen.

Wujud independensi dituangkan dalam bentuk peraturan yang melarang BI membeli surat utang negara kecuali di pasar sekunder. Artinya tidak boleh beli di pasar primer atau pasar perdana.

Peraturan larangan ini diterabas, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2020 (Perppu 1/2020).

Alasannya, pemerintah sedang butuh uang untuk memberi stimulus ekonomi akibat pandemi Covid-19. Butuhnya banyak sekali. Ratusan bahkan ribuan triliun rupiah.

Dan hanya BI yang mempunyai uang sebegitu banyak. Karena tinggal ‘cetak uang’ saja. Tanpa perlu persetujuan DPR. Tanpa ada pengawasan.

Karena semua peraturan persetujuan dan pengawasan DPR juga sudah diterabas di Perppu 1/2020.

Sehingga, kekuasaan pemerintah bersama BI menjadi sangat besar sekali. Menjadi kekuasaan absolut dalam bidang anggaran dan keuangan. Pemerintah bersama BI bisa mengeluarkan uang tanpa batas. Kapan saja. Dengan jumlah berapa saja.

Tidak bisa dibantah, pandemi Covid-19 membuat ekonomi terpuruk. Untuk itu diperlukan stimulus ekonomi. Semua pihak setuju. Ada dua bidang dalam stimulus ekonomi : stimulus fiskal dan stimulus moneter.

Stimulus fiskal untuk mengatasi penanganan kesehatan, membantu warga negara yang kehilangan pendapatan, dan membantu perekonomian nasional.

Stimulus moneter untuk menurunkan suku bunga dan membantu likuiditas perekonomian nasional yang sedang menyusut.

Stimulus fiskal menjadi tanggung jawab pemerintah. Stimulus moneter menjadi tanggung jawab BI. Keduanya harus bekerja secara independen.

Stimulus moneter seharusnya mengikuti kebijakan moneter yang profesional. Jangan sampai Bank Indonesia dianggap sebagai Bank Sentral yang tidak kredibel.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.