Jumat, 10 Juli 2020

DPRD: Anies Tak Bagikan Bansos Lagi karena Uang Bagi Hasil Belum Dibayar Menkeu

DPRD: Anies Tak Bagikan Bansos Lagi karena Uang Bagi Hasil Belum Dibayar Menkeu

Foto: Paket sembako bantuan sosial dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jakarta, Swamedium com — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung Pemprov DKI yang tak lagi memiliki anggaran untuk mendanai bansos bagi warga Jakarta.

Ketua Komisi A DPRD DKI Fraksi Demokrat, Mujiyono, menjawab pernyataan Sri Mulyani. Menurutnya, Pemprov DKI tak lagi memiliki dana untuk penyaluran bansos karena pemerintah pusat belum membayar dana perimbangan daerah tahun 2019 secara penuh ke DKI. Salah satu komponen dana perimbangan daerah, yakni dana bagi hasil.

Sampai saat ini, DKI baru menerima Rp 2,6 triliun dari total Rp 5,2 triliun dana bagi hasil yang menjadi hak DKI. Itu pun Rp 2,6 triliun baru dibayarkan 23 April 2020. Padahal seharusnya itu dilunasi pada 2019.

“Itu kan tunggakan tahun sebelumnya (Rp 5,2 triliun). Harusnya itu cair di 2019. Makanya APBD DKI kemarin mengalami revisi, awalnya Rp 95 triliun akhirnya menjadi 87 triliun. Itu karena dana perimbangan daerah tidak masuk. Makanya direvisi,” jelas Mujiyono saat dihubungi, Kamis (7/5).

Dia menerangkan, dana perimbangan daerah Rp 5,2 triliun itu harusnya masuk di kuartal I anggaran DKI. Dengan begitu, keuangan DKI seharusnya masih aman.

Namun pemerintah pusat tak kunjung membayarnya, sementara pendapatan di sektor lain terus menurun akibat pandemi virus corona. Hal inilah yang membuat Gubernur DKI Anies Baswedan akhirnya menyampaikan kepada Sri Mulyani bahwa DKI tak lagi memiliki dana untuk bansos.

“Diharapkan itu masuk di kuartal pertama tahun ini di Maret, karena itu sebetulnya menjadi kewajiban pemerintah pusat tahun lalu Rp 5,2 triliun itu. Dan hanya dibayar separuh. Dibayar separuhnya tanggal 23 April kemarin, Rp 2,6 trilun. Ya pusing, Pak Aniesnya pusing,” tuturnya.

Sementara anggaran Rp 3 triliun yang disampaikan Anies sebagai anggaran penanganan corona hanya untuk sampai bulan Mei. Kemudian Rp 10,77 triliun yang dilaporkan ke Kemendagri, di dalamnya harus masuk dana perimbangan daerah dari pemerintah pusat.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.