Jumat, 27 November 2020

Oknum Pejabat ‘Kangkangi’ Konstitusi

Oknum Pejabat ‘Kangkangi’ Konstitusi

Foto. Ilustrasi. (Nael/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Dalam Sidang MK tahun 2004 diputuskan bahwa “kelistrikan” terbukti merupakan cabang produksi yg penting bagi negara dan menguasai hajad hidup orang banyak dan harus dikuasai negara. Dalam hal ini mulai saat didirikannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 Oktober 1945 PLN merupakan representasi dari Negara yang di beri kuasa untuk mengelola dan mengoperasikan listrik dari hulu ke hilir atau dari pembangkit, transmisi, distribusi dan ritail. Demi tercapainya target Konstitusi diatas !

Namun saat ini kelistrikan Jawa-Bali pembangkit2 nya tidak lagi dikuasai Negara ( PLN ) tetapi dikuasai perusahaan listrik swasta IPP Asing dan Aseng yg didalamnya kalau di check ada oknum Menko, Menteri , JK, D.I dll. Sedangkan jaringan ritailnya sudah dijual “oknum” Dirut PLN ke T.W dan Aseng.

Sedangkan pembangkit PLN sendiri sebesar 15.000 MW justru di “mangkrak” kan demi memberi kesempatan pembangkit IPP Asing dan Aseng yang didukung para “oknum” diatas merampok kelistrikan PLN Jawa-Bali !

Begitu juga jaringan Transmisi dan Distribusi PLN pun dibiarkan di acak2 konspirasi Asing dan Aseng itu karena dukungan oknum pejabat diatas PLN tersebut !

Dengan demikian PLN hanya menjadi penjaga tower Transmisi dan distribusi saja !

Mengingat kondisi dan situasi diatas maka PLN otomatis tidak lagi menjadi pengemban amanah pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dimana “Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajad hidup orang banyak dikuasai Negara”.*).

*).Catatan : Meskipun UUD 1945 tsb telah di amandemen terakhir tahun 2002 tetapi tetap ada pasal 33 ayat (2) diatas.

Dengan demikian kebijakan Rezim Jokowi atas kelistrikan Jawa-Bali saat ini telah me “ngacak acak” kebijakan Presiden Soekarno bersama Founding Fathers yang lain (Hatta, M.Natsir, Hasyim Ashari dll) yang saat itu telah ditetapkan dalam Konstitusi !

Dan yang menjadi pertanyaan mengapa kemudian para “oknum” pejabat/mantan pejabat semangat sekali ber “konspirasi” dng Asing dan Aseng melawan kebijakan Bung Karno dkk diatas ?

Jawabnya adalah, karena mereka saat ini bermental “pragmatisme” nir Ideologi yg kemudian mudah di tunggangi oleh kepentingan Asing dan Aseng yg ingin memanfaatkan kekayaan Indonesia !

Bagi “oknum” Menko/Menteri serta oknum pribadi2 diatas tidak ada lagi semangat untuk memajukan bangsanya. Yang ada hanyalah Interest pribadi dan kelompoknya baik untuk kepentingan sekarang atau kepentingan selanjutnya !

Kesimpulannya, kelakuan oknum pejabat semacam ini harus kita lawan ! (*)

*Penulis: Ahmad Daryoko (Koordinator INVEST)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.