Minggu, 22 November 2020

“In PSBB We Trust”

“In PSBB We Trust”

Foto: Kota Jakarta di masa pandemi Covid-19. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Dengan vaksin COVID-19 yang sangat ditunggu-tunggu hanya tersedia dalam 12 bulan paling awal, Indonesia telah memilih pembatasan sosial skala besar (PSBB) untuk bertahan dari pandemi. Sejauh ini diberlakukan di setidaknya 20 kabupaten, kota dan provinsi sejak didirikan di Jakarta pada 10 April, akan terlalu cepat untuk mengklaim keputusan berani itu berhasil.

Sementara daerah lain terus melaporkan infeksi dan kematian baru, pemerintah kota Tegal di Jawa Tengah mengklaim nol kasus Covid-19 setelah dua minggu pembatasan skala besar, yang dimulai pada 23 April. Wakil Walikota M. Jumaidi mengatakan pada hari Kamis bahwa disiplin adalah kunci pencapaian.

Banyak yang menganggap klaim Tegal terlalu naif untuk menjadi kenyataan karena kota itu menampung puluhan ribu pekerja yang mencari nafkah di Jakarta, banyak di antaranya mungkin telah melakukan perjalanan dari pusat wabah negara sebelum pemerintah melarang Idul Fitri mudik tahun ini pada tanggal 25 April. Faktanya, Tegal dikelilingi oleh daerah yang dikenal sebagai zona merah karena tingkat penularan virus yang tinggi.

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah kota Tegal agar jangan berpuas diri dan mempertimbangkan relaksasi guna memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sampai 22 Mei. Data lembaga kesehatan Tegal menunjukkan bahwa 16 orang telah dites positif terkena virus, tiga di antaranya meninggal, dengan lebih dari 160 pasien di bawah pengawasan.

Tegal adalah satu dari sedikit daerah yang menuntut lockdown dalam menanggapi pandemi segera setelah pemerintah mengumumkan kasus pertama yang dikonfirmasi pada awal Maret. Apakah Tegal telah memanen apa yang telah ditaburnya, ia tetap mengajarkan kita sebuah pelajaran bahwa respons sulit adalah satu-satunya pilihan dalam berurusan dengan COVID-19; memberikan sedikit ruang untuk berkompromi hanya akan mempertaruhkan banyak nyawa.

Kompromi ini tidak mengejutkan karena sejak awal, pemerintah menolak untuk fokus pada upaya menghentikan rantai penularan virus, alih-alih melihat masalah kesehatan masyarakat dari kacamata biaya-manfaat.

Menyusul klaim penurunan infeksi baru-baru ini, Kantor Menteri Koordinator Perekonomian menerbitkan peta jalan untuk memulai kembali bisnis dan kegiatan sosial secara bertahap yang dimulai pada 1 Juni.

Untuk menambah ketidakkonsistenan, pemerintah telah mengizinkan layanan transportasi untuk melanjutkan operasi, meskipun sangat terbatas. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang telah pulih dari COVID-19, mengatakan relaksasi itu diperlukan agar ekonomi dapat bertahan. Kebijakan tersebut bertentangan dengan tatanan jarak sosial dan larangan mudik.

Walaupun strategi seperti itu menunjukkan optimisme, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangganya di Asia dalam hal cakupan pengujian Covid-19 untuk dapat menentukan rencana relaksasi sejak awal. Melonggarkan pembatasan hanya akan membuktikan tuduhan bahwa pemerintah tidak menanggapi pandemi secara serius.

Akan lebih baik bagi pemerintah untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan langkah-langkah PSBB, yang belum efektif dalam meratakan kurva, seperti temuan lembaga survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam survei yang mencakup 18 daerah di mana kebijakan PSBB sudah diterapkan. (*)

Sumber: The Jakarta Post

*Artikel diatas sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.