Senin, 28 September 2020

100 Tokoh Masyarakat Jawa Timur Sampaikan Petisi Keprihatinan

100 Tokoh Masyarakat Jawa Timur Sampaikan Petisi Keprihatinan

Gus Aam (kedua dari kiri), salah satu tokoh masyarakat Jawa Timur yang menyampaikan Petisi Keprihatinan.

Surabaya, Swamedium.com — 100 tokoh masyarakat Jawa Timur menyampaikan petisi keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan negara Republik Indonesia saat ini. Keprihatinan disampaikan menyikapi kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai semakin jauh dari rakyat dan lebih mendahulukan kepentingan asing.

Tak hanya itu, para tokoh menyoroti kedekatan pemerintahan Jokowi terhadap China yang dikhawatirkan kembali membangkitkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Berikut isi lengkap Petisi Keprihatinan 100 Tokoh Masyarakat Jawa Timur.

PETISI KEPRIHATINAN TOKOH MASYARAKAT JAWA TIMUR
——————————

A. Mencermati dan memperhatikan :

1. Kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang semakin terpuruk terutama buruh, petani, nelayan dan pengusaha kecil sehingga melahirkan jumlah pengangguran yang semakin meningkat .

2. Prioritas pembangunan infrastruktur yang terlalu ambisius sehingga menimbulkan besar pasak dari pada tiang. Pada gilirannya hal-hal yang menyangkut kepentingan langsung rakyat menjadi terabaikan semisal biaya kesehatan, rekening listrik dan BBM serta harga bahan pokok.

3. Politik luar negeri bebas dan aktif terkesan melenceng kearah terbentuknya poros RI-RRC dalam kedudukan yang tidak setara. Kondisi seperti ini nampak perlakuan yang tidak ketat terhadap pedatang asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia secara besar-besaran.

4. Kurang sensitivenya terhadap beban hutang yang semakin menggunung terutama yang berasal dari Tiongkok telah mengakibatkan masuknya Tenaga Kerja Asing Tiongkok sampai pada tingkat pekerjaan kasar. Hal ini merampas kesempatan kerja rakyat sendiri yang masih banyak yang menganggur .

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik seperti tersebut diatas amat mudah dimanfaatkan untuk bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia yang gejalanya semakin nampak tanpa dihalangi aparat .

6. Peran BPK dan KPK semakin tidak nampak dalam pengelolaan keuangan negara terutama proyek-proyek berskala besar. Demikian pula koreksi dan pandangan kritis dari DPR nyaris tidak terdengar.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.