Rabu, 03 Juni 2020

Media Asing: Kebijakan Jokowi Selama Pandemi, Terburuk di Asia Tenggara

Media Asing: Kebijakan Jokowi Selama Pandemi, Terburuk di Asia Tenggara

Jakarta, Swamedium.com — Novel coronavirus disease atau covid-19 telah menjadi ujian bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan dilahirkan oleh Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko widodo. Kebijakan tersebut rupanya disoroti banyak pihak, termasuk sejumlah media asing.

Dikutip dari Melbourne Asia Review berdasarkan tulisan dari Rafiqa Qurrata Ayun adalah Dosen di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia sekaligus mahasiswa PhD di Melbourne Law School serta Abdil Mughis Mudhoffir adalah Dosen di Departemen Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta, krisis disebut telah menjadi sarana bagi para elit dalam politik dan bisnis untuk semakin mengakumulasi kekuasaan dan uang.

Sifat tidak liberal Indonesia – ditandai dengan tidak adanya aturan hukum dan korupsi yang meluas – telah memungkinkan kepentingan-kepentingan dominan untuk mengeksploitasi krisis alih-alih mengatasinya demi kebaikan umum.

Penanganan COVID-19 di Indonesia disebut yang terburuk di Asia Tenggara.

Indikasi yang baik tentang hal ini adalah bahwa angka kematiannya sekitar 7 persen, tertinggi di antara negara-negara lain di kawasan ini, yang sebagian besar sekitar 0-3 persen.

Ini bukan semata-mata akibat gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang lambat merespons dan menunjukkan kurangnya pemikiran strategis, seperti yang banyak dikemukakan.

Kegagalan Indonesia disebutkan meliputi keengganan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada mereka yang membutuhkan, dugaan penggunaan dana bantuan COVID-19, sedikit akuntabilitas dalam kaitannya dengan penggunaan uang terkait COVID-19.

Selain itu, elit politik-bisnis menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk mengeluarkan banyak undang-undang kontroversial yang diusulkan yang memberi lebih banyak kekuatan kepada negara dan membuka jalan bagi penjarahan lebih lanjut sumber daya negara.

Keengganan untuk memberikan jaminan sosial kepada mereka yang membutuhkan

Pada 30 Maret, Presiden Jokowi mengumumkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang akan digabungkan dengan kebijakan “darurat sipil” untuk memberlakukan kuncian untuk memperlambat penyebaran COVID-19.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.