Rabu, 03 Juni 2020

Bangsa yang Dikepung Masalah

Bangsa yang Dikepung Masalah

Foto: Tony Rosyid. (dok. pribadi)

Jakarta, Swamedium.com — Apes! Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan negeri +62 saat ini. Keprihatinan terkait pemilu 2019 belum usai, muncul kasus Jiwasraya dan Asabri. Lenyapnya belasan triliun di kedua BUMN itu makin menggegerkan negeri ini.

BPJS pun collaps. Naikkan iuran melalui Perpres No 82/2018, dibatalin MA. Naikkan lagi dengan perpres 64/2020, rakyat ramai-ramai menyerbu. Yudisial review lagi. Apakah akan dibatalin lagi oleh MA, lalu dinaikkan lagi melalui Perpres yang baru? Kayak sirkus aja!.

Revisi UU KPK pun mendapat banyak kutukan. Apalagi ketika KPK tak bisa geledah kantor PDIP. Harun Masiku (HM), mantan kader PDIP menghilang. KPK pun belum mampu menemukannya. Sampai sekarang entah dimana buronan ini berada. Emang masih hidup? Begitulah pertanyaan publik.

Soal tangkap menangkap, kita percaya polisi sangat profesional. Kenapa sampai hari ini HM belum juga ketangkap? Apakah orangnya sudah mati?

Sedang meratapi keadaan KPK, gelombang corona datang. Bak tamu tak diundang, corona telah memakan banyak korban. Lebih dari seribu penduduk mati. Itu yang tercatat. Artinya, mati setelah ada hasil test swebnya. Yang belum ada hasil testnya, gak tercatat. Jumlahnya? Bisa lebih besar.

Perppu corona pun diterbitkan. Tapi, mendapat banyak kecaman. Sejumlah pakar hukum protes. Perppu corona dianggap memberi kesempatan terjadinya korupsi besar-besaran. 405,1 triliun bukan uang kecil bro. Tapi, DPR menyetujui dan ketok palu. Perppu jadi UU. Itulah DPR kita.

Belum lagi 209 pasal dalam UU Minerba yang cenderung abaikan Amdal, dan RUU Omnibus Law yang dianggap memojokkan nasib para buruh. Rakyat teriak. Tapi DPR nampak gak dengar. Tutup telinga. Coba kritik, buzzer bertindak. Rupanya, (oknum) DPR sudah berhasil belajar dari pemerintah. Pelihara buzzer.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.