Sabtu, 19 September 2020

Kriminalisasi Jilid II Terhadap Habib Bahar Bin Smith

Kriminalisasi Jilid II Terhadap Habib Bahar Bin Smith

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Direktur HRS Center & Ahli Hukum Pidana)

Jakarta, Swamedium.com — Pencabutan asimilasi terhadap Habib Bahar bin Smith patut dipertanyakan. Sebagaimana diketahui, Ditjen Pemasyarakatan menyatakan bahwa dicabutnya asimilasi menunjuk pada dua alasan. Pertama, melakukan tindakan yang dianggap telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Kegiatan dimaksud, berupa ceramah bernada provokatif, menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Video ceramah yang kemudian viral, disebutkan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kedua, melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengumpulkan orang banyak dalam kegiatan ceramahnya.

Terhadap kedua alasan di atas, maka dipandang perlu untuk ditanggapi dengan mendasarkan pada dalil-dalil hukum positif, agar menjadi perhatian. Pada yang tersebut pertama, alasan yang menimbulkan keresahan di masyarakat adalah sangat bias. Keresahan yang bagaimana yang dimaksudkan dalam hukum positif? Hukum pidana tidak ada menjadikan keresahan di masyarakat sebagai unsur delik. Di sisi lain, justru banyak sekali kebijakan/regulasi pemerintah di masa pandemi Covid-19 yang telah membuat resah dan gelisah masyarakat. Sebutlah antara lain, baru-baru ini acara konser musik yang digelar BPIP dan MPR, walaupun tujuannya baik untuk amal korban Covid-19, namun tidak memperhatikan protokol kesehatan. Kondisi demikian, tidak mengindahkan anjuran pemerintah sendiri, jelas suatu ironi. Terlebih lagi, dilakukan di bulan suci Ramadhan, seharusnya yang dilakukan secara virtual adalah berdoa bermunajat kepada Allah SWT. Selain itu, adanya kenaikan iuran BPJS kesehatan yang berlaku surut. Ditambah lagi, pembukaan kembali bandara bagi orang asing, pelarangan dibukanya Masjid untuk shalat berjamah, sementara mal-mal tetap dibuka juga telah terjadi kerumunan orang, dan lain-lain. Ceramah juga disebut bernada provokatif, menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah, juga tendensius. Di sini telah terjadi pelanggaran terhadap asas “praduga tidak bersalah” dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, ceramah tersebut besifat kritik. Patut dicatat, tidak ada satu pasal pun dalam hukum positif yang menyebutkan pemerintah sebagai pihak (korban) dengan adanya ujaran kebencian atau permusuhan.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.