Minggu, 05 Juli 2020

Implikasi Hukum Status New Normal

Implikasi Hukum Status New Normal

Foto: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Direktur HRS Center)

Jakarta, Swamedium.com — Pemerintah selalu menghadirkan kebijakan yang membingungkan dan sekaligus meresahkan masyarakat, dalam hal ini rencana pemberlakuan new normal. Patut dicatat pemberlakuan new normal bukan ‘pelonggaran’ Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melainkan ‘pencabutan’. Tidak ada istilah pelonggaran dalam regulasi PSBB.

Substansi Keputusan dan Surat Edaran Menteri Kesehatan yang ditujukan untuk mendukung keberlangsungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung mengarah kepada pencabutan atas PSBB sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan demikian, regulasi Kemenkes bertentangan dengan PP Nomor 21 Tahun 2020. Selain itu, juga bertentangan dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 sebagai penetapan status “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Kedaruratan kesehatan masyarakat, sesuai dengan penamaannya bersifat luar biasa. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan pengambilan kebijakan dengan dasar pendekatan ekonomi.

Lebih lanjut, pada Pasal 2 PP Nomor 21 Tahun 2020 disebutkan bahwa penerapan PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Secara a contrario, pencabutannya juga harus mengacu kepada pendekatan tersebut, khususnya pertimbangan epidemiologis dan penurunan kurva kasus positif Covid-19. Pada kenyataannya, kondisi saat ini menunjukan kurva belum menurun signifikan. Sebagai contoh, di Jakarta setelah empat hari mengalami penurunan, ternyata kembali menaik. Total pasien positif kini sebanyak 6.826 orang atau bertambah 137 orang (27/5/2020). Dengan demikian, status new normal yang diiringi dengan pernyataan “berdamai dengan Covid-19” sangat tidak beralasan. New normal telah mengabaikan faktor risiko kesehatan masyarakat. Probabilitas risiko kesehatan masyarakat demikian tinggi dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat secara berkelanjutan. Dengan dibukanya kembali pusat-pusat perbelanjaan, maka itu sama saja dengan memperbesar terjadinya risiko kesehatan masyarakat.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.