Sabtu, 28 November 2020

Sekilas, Mengingatkan Kembali Soal Umroh dan Haji

Sekilas, Mengingatkan Kembali Soal Umroh dan Haji

Foto: Denni Risman.

Pekanbaru, Swamedium.com — Ketika virus corona mulai meledak di Wuhan China, lalu mulai menyeberang ke benua Eropa dan negara lain, Kerajaan Saudi memutuskan larangan Umroh untuk jamaah asal Indonesia. Keputusan itu mulai berlaku tanggal 27 Februari.

Keputusan mendadak itu membuat banyak jamaah umroh yang sudah bersiap untuk berangkat jadi batal. Sementara yang sudah berada di Makkah dan Madinah masih tetap melaksanakan umroh sampai selesai.

Larangan ini sangat mendadak dan membingungkan di Indonesia. Kenapa? Karena saat itu di Indonesia kasus covid masih zero, tapi pihak Saudi melihat lain, karena Indonesia dinilai menutupi kasus covid19 ini. Ini juga berkaitan dengan dibayarnya buzzerRP untuk melawan siapapun yang cerita tentang covid-19 di Indonesia di medsos. Lalu ada lagi kebijakan relaksasi untuk pelaku industri wisata mendatangkan wisatwan sebanyak mungkin saat virus sudah berlanglang buana. WHO sendiri akhir Februari itu sudah mendesak Indonesia untuk serius menangani covid-19 ini.

Tanggal 2 Maret, pihak Saudi mengumumkan kasus pertama di kerajaan itu

Berselang satu hari, 3 maret, Presiden Jokowi mengumumkan adanya dua warga Depok sebagai kasus pertama COvid-19 di Indonesia.

Tanggal 4 Maret Kementerian Agama menandatangani MOU dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pemakaian dana jamaah haji yang disimpan BPKH. Persiapan haji pun dimulai.

Pertengahan Maret, Kerajaan Saudi memperpanjang larangan ibadah umroh sampai akhir tahun. Sementara untuk ibadah haji sendiri mereka belum memutuskan.

Pertengahan Maret ini Kemenag mengumumkan perpanjang pelunasan ONH dari akhir Maret hingga akhir April. Kenapa harus diperpanjang, jika pemberangkatan belum pasti. Apalagi virus corona sudah berubah dari endemi jadi pandemi.

Tanggal 30 Maret, Presiden Jokowi mencanangkan pelaksanaan PSBB (pengganti lockdown/karantina wilayah(. Tanggal 31 Maret PP Nomor 4 tahun 2020 tentang PSBB ditandatangi Presiden dan peraturan pelaksananya diatur dalam peraturan Kemenkes. DKI Jakarta jadi daerah pertama yang melaksanakan PSBB pada tanggal 7 April,

Pada awal April itu, pihak Saudi mengingatkan Indonesia untuk tidak melaksanakan penandatangan kontrak atau apapun terkait pelaksanaan ibadah haji. Pihak Saudi sendiri belum memutuskan melaksanakan atau membatalkan ibadah haji. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pun ditutup untuk kegiatan ibadah.

Sampai akhir Mei, belum juga ada keputusan soal pelaksanaan ibadah haji oleh pihak Saudi. Perkembangan terakhir, kegiatan ibadah di dua masjid Nabawi dan Masjidil Haram sudah dibolehkan dengan pemberlakuan protokol ketat.

Tanggal 2 Juni, Menteri Agama mengumumkan pembatalan pelaksanaan haji Indonesia tahun ini. (belakangan keputusan ini tanpa dibicarakan dengan DPR). Pada saat bersamaan muncul pula berita dari Kepala BPKH Anggito, uang calon jamaah tahun ini yang sudah disimpan dalam bentuk dolar sekitar RP8,7 triliun bakal dimanfaatkan untuk memperkuat rupiah (lagi-lagi setelah heboh, berita ini dibantah).

Dalam pembatalan itu kemudian muncul pro kontra, yang kontra mengatakan karena belum ada pengumuman dari pihak Saudi, juga karena uang haji sudah terpakai. Yang pro mengatakan ini bagus demi keselamatan jamaah, ini juga karena persiapan yang sudah mepet. Semua tergantung dari sisi mana memandangnya. (*)

*Penulis: Denni Risman

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.