Minggu, 05 Juli 2020

Tiga Kali Jokowi ‘Terkapar’ Melawan Gugatan Rakyat

Tiga Kali Jokowi ‘Terkapar’ Melawan Gugatan Rakyat

Foto: Presiden Joko Widodo di area kebakaran hutan dan lahan

Jakarta, Swamedium.com — Kekalahan pemerintah Indonesia dalam gugatan pemutusan internet di Papua mengingatkan pada gugatan warga lainnya yang memprotes kebijakan Presiden Joko Widodo. Terdapat sejumlah gugatan kepada pemerintahan Jokowi yang berakhir kemenangan bagi kelompok masyarakat.

Rakyat menggugat karena kebijakan pemerintah Indonesia bertolak belakang dengan kepentingan publik. Selama Jokowi memimpin Indonesia, setidaknya ada tiga gugatan penting yang dimenangkan rakyat.

Ketiganya adalah gugatan citizen law suit kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah; uji materi Perpes 75/2019 tentang BPJS Kesehatan; dan pemutusan jaringan internet di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 2019.

Jutaan Hektare Hutan dan Lahan Terbakar

Sejak Jokowi memimpin Indonesia, gugatan dari rakyat terjadi saat pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat, termasuk karhutla. Kasus karhutla di Kalimantan Tengah terus terjadi sepanjang kepemimpinan Jokowi di periode pertama meski tak memungkiri pada era sebelumnya juga ada karhutla.

Selama Jokowi memimpin Indonesia jutaan hutan dan lahan terbakar. KLHK mencatat jumlah total lahan dan hutan yang terbakar di seluruh Indonesia pada periode 2015-2020 mencapai 5.402.037 hektare (ha). Rinciannya, yakni 2015 luasnya 2.611.411 ha; 2016 (438.363 ha); 2017 (165.484 ha); 2018 (529.267 ha); 2019 (1.649.258 ha); 1 Januari-28 Februari 2020 (8.254 ha).

Pulau Kalimantan adalah salah satu daerah dengan spot api terbanyak di Indonesia saat karhutla. Asap dari sana juga ‘diekspor’ ke negara tetangga seperti Malaysia.

Hal itu mendorong sekelompok warga paling terdampak karhutla di Indonesia tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah mengugat secara class action ke Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 16 Agustus 2016. Tergugat adalah Presiden Republik Indonesia (RI), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.