Selasa, 07 Juli 2020

AWPI Endus Adanya Pungli dalam Pelaksanaan Program PTSL Sragen

AWPI Endus Adanya Pungli dalam Pelaksanaan Program PTSL Sragen

Sragen, Swamedium.com — Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) menyikapi keluhan masyarakat desa di wilayah Kabupaten Sragen, tentang indikasi adanya pungli terkait biaya Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut di ungkapkan oleh Ketua AWPI Korwilsus Soloraya bersama Ketua DPC AWPI Kabupaten Sragen, dan didampingi langsung Pusbakum DPP AWPI, di kantor Sekretariat AWPI Korwilsus Solo Raya, Jumat (5/6).

“Dengan konferensi pers ini kami mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa dan segenap panitia PTSL di wilayah Kabupaten Sragen, munculnya Perbup PTSL no 4 tahun 2020 bukan menlindungi pungli, melainkan perbup tersebut untuk menghapus adanya pungli-pungli yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat membebani masyarakat” jelas Adiat Santoso atau Edot, ketua AWPI Korwilsus Solo Raya.

Edot juga memaparkan, sesuai keputusan bersama Menteri ATR/BPN, Mendagri, Mendes PDTT, tertuang dalam Praturan Menteri ATR/BPN No 12 Tahun 2017 tentang Percepatan PTSL, Biaya yang sudah ditentukan dalam PTSL adalah 150.000,- dan apabila ada penambahan biaya maka haruslah sesuai hasil kesepakatan musyawarah kelompok masyarakat pemohon PTSL, dan dikelola sendiri oleh kelompok masyarakat.

”Saya ingatkan kembali, jika ada penambahan biaya PTSL yang mengatasnamakan pemerintah desa itu artinya pungli, maka harus di tindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena biaya PTSL bukan merupakan pungutan retribusi pemerintah daerah dan juga bukan merupakan pungutan Pemerintah Desa,” tegas Edot kepada awak media.

Ketua AWPI Korwilsus Solo Raya juga menunjukan kwitansi bukti pembayaran masyakat dengan nilai di atas batas kewajaran, kwitansi yang di tunjukan diduga terjadi di salahsatu desa di Kecamatan Kalijambe dan Tanon.

Sementara Dwi Ismanto, Ketua DPC AWPI Kabupaten Sragen berharap seluruh pelaksana program PTSL untuk menjalankan program tersebut dengan hati-hati agar tidak terjebak oleh pemahaman yang salah secara teknis. “Karena beberapa kejadian sudah terjadi di beberapa daerah di seluruh indonesia, bahkan sudah mendapatkan vonis dari pengadilan,” katanya.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.