Sabtu, 28 November 2020

Terancam Banjir, Warga Tolak Pembangunan Aparthouse Emerald Lebak Bulus

Terancam Banjir, Warga Tolak Pembangunan Aparthouse Emerald Lebak Bulus

JAKARTA, Swamedium.com – Sidang lanjutan gugatan seseorang yang bernama Moos Nasution terhadap warga Lebak Bulus kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2020). Agendanya membacakan tuntutan dari Penggugat.

Sidang di gelar sangat singkat sekali. Majelis hakim kemudian mengatakan sidang akan digelar kembali pada 24 Juni 2020.

Kuasa hukum warga, Christiawan Budiwibowo, SH mengatakan pembacaan gugatan dilakukan secara formal saja.

“Dilakukan secara formal saja, setelah itu sidang selesai,” kata Christiawan di Gedung PN Jaksel, Jalan Ampera, Jaksel.

Christiawan menjelaskan, agenda persidangan berikutnya adalah jawaban dari pihak warga (Tergugat). Di persidangan nanti, pihaknya akan mempertanyakan legal standing dari Penggugat.

“Kapasitas Moos Nasution itu sebagai apa? Apa benar dia itu developer dari Aparthouse Emerald Lebak Bulus. Dari jejak digital dan bukti-bukti lainnya Moos Nasution mitra kerja Diamond Land Development,” jelasnya.

Pihaknya, lanjut Christiawan, mencurigai ada upaya yang dilakukan Diamond Land Development untuk meneror warga melalui jalur hukum, walau developer menyadari telah melakukan kesalahan.

Dia pun membeberkan kecurigaan itu, yakni selain Moos Nasution, warga juga digugat oleh orang lain yang bernama Kunto Mulyono dengan gugatan yang sama. Diketahui, Kunto Mulyono merupakan Dirut PT Adam Inovasi Utama.

“Dari penelusuran kami, PT Adam Inovasi Utama ternyata bagian dari Diamond Land Development. Yang jadi pertanyaan, apa mereka terlibat dalam proyek Aparthouse Emerald Lebak Bulus,” paparnya.

Tegas Christiawan, pembangunan Aparthouse Emerald Lebak Bulus dipastikan telah melanggar Perda No. 1 Tahun 2014. Hal itu terlihat dengan disegelnya lokasi proyek oleh Pemkot Jaksel.

“Kalau tidak menyalahi atau melanggar aturan dan Perundang-undangan tidak mungkin disegel. Mereka melanggar ya harus disegel,” terangnya.

Pelanggaran yang dilakukan developer Aparthouse Emerald Lebak Bulus yaitu tidak meminta izin kepada warga terdekat di lokasi proyek. Pelanggaran lainnya yaitu membangun per unit aparthouse empat lantai. Padahal izin yang diberikan tidak boleh dari tiga lantai setiap unitnya.

Mereka ngotot melakukan pelanggaran yaitu Aparthouse Emerald Lebak Bulus dibangun di atas lahan berkategori zona R9, yaitu lingkungan dengan Kofisiensi Dasar Bangunan (KDB) rendah sebesar 35% dan Kofisiensi Dasar Hijau (KDH) 40% yang tidak cocok dengan komplek hunian sejenis aparthouse yang hendak dibangun itu.

Ditambah lagi, berpotensi terjadi pelanggaran lainnya yakni jumlah unit yang dibangun jauh lebih banyak dari izin yang diberikan.

“Potensi bahaya lainnya, warga sekitar aparthouse itu terancam kebanjiran ketika musim hujan. Selama ini lokasi proyek merupakan salah satu serapan air sehingga warga di sini terhindar dari bahaya banjir. Pemprov DKI pernah merencanakan lahan itu digunakan untuk RPTRA,” pungkasnya.

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.