Sabtu, 08 Agustus 2020

Muhammadiyah: Bertentangan dengan UUD 1945, RUU HIP Tak Perlu Dijadikan UU

Muhammadiyah: Bertentangan dengan UUD 1945, RUU HIP Tak Perlu Dijadikan UU

Jakarta, Swamedium.com — Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengkaji dengan seksama materi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sedang dalam pembahasan di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR). Hasil kajian menyatakan bahwa RUU HIP bertentangan dengan UUD 1945 dan sejumlah peraturan lainnya khususnya terkait Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya untuk disahkan menjadi Undang-undang,” kata Sekretaris Umum, Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed, dalam Konferensi Pers di Auditorium KH. Ahmad Dahlan PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2020).

Abdul Muu’ti mengatakan, secara hukum kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara sudah sangat kuat. Landasan Perundang-undangan tentang Pancasila telah diatur di dalam TAP MPRS nomor XX/1966 juncto TAP MPR nomor V/1973, TAP MPR nomor IX/1978, dan TAP MPR nomor III/2000 beserta beberapa Undang-undang turunannya sudah sangat memadai. “Dalam pasal 5 (e) UU 12/2011 dan penjelasannya disebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan,” kata Abdul Mu’ti.

Dia menegaskan, Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Karena itu, meniadakan atau tidak mencantumkan TAP MPRS No XXV/1966 dalam salah satu pertimbangan RUU HIP juga termasuk masalah serius, padahal dalam TAP MPRS tersebut pada poin (a) tentang menimbang secara jelas dinyatakan ‘Bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnya bertentangan dengan Pancasila’,” tegasnya.

Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam UU 12/2011 disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum (pasal 2) dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 3 ayat 1). Pancasila dengan sila-sila yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai fundamental yang tidak dapat dan tidak seharusnya diubah atau ditafsirkan ulang karena berpotensi menyimpang dari maksud dan pengertian yang sebenarnya serta melemahkan kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.