Senin, 03 Agustus 2020

Kemendagri Izinkan Pinjol Akses Data Kependudukan, Rawan Penyalahgunaan

Kemendagri Izinkan Pinjol Akses Data Kependudukan, Rawan Penyalahgunaan

Foto: ilustrasi pinjaman online. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Pemerintah melalui Kemendagri mengizinkan perusahaan pinjaman online (pinjol) mengakses data kependudukan. Kebijakan ini amat disayangkan krn kerahasiaan data belum jadi perhatian besar. Kerjasama seharusnya bertujuan utk memajukan kesejahteraan umum & kehidupan bangsa. Namun di sisi lain kita belum memiliki regulasi yg jelas tentang perlidungan data.

Sering pula Pinjol menjadi alat untuk menjerat masyarakat. Tanpa edukasi yg jelas, Pinjol justru dapat menjadi kepanjangan tangan pola rentenir yg kerap meresahkan masyarakat.

Permasalahan data raya kependudukan harusnya dikelola dengan hati-hati. Tidak boleh ‘diobral’ sembarangan. Kita masih ingat pengalaman lalu, betapa pemerintah abai dalam isu kebocoran data KPU. Kitapun masih ingat, perusahaan sebesar Tokopedia bisa lengah.

Kemudian siapa yg bisa menjamin data tersebut aman & tidak disalahgunakan? Kita tidak punya regulasi yg jelas tentang perlindungan data. Kepolisian pun menyatakan, penegakan hukum msh blm maksimal krn blm adanya regulasi yg mengatur ttg fintech seperti Pinjol, terlebih yg masih ilegal. Saat ini instrumen hukum kita utk menjerat para pelaku hanya terkait dgn pasal2 yg sudah terangkum dlm UU ITE.

Kondisi ini hrs menjadi catatan serius utk pemerintah. Di saat instrumen hukum yg belum kuat & RUU Perlindungan Data Pribadi yg blm rampung, pemberian akses data pribadi ini justru berpotensi melancarkan praktik2 tsb. Kuasa datapun masih terpisah-pisah antar instansi sehingga data raya seperti ini amat rawan disalahgunakan.

Hal lain yg perlu diperhatikan, apakah pemberian akses data pribadi sdh mendapat persetujuan dari yg bersangkutan? Seperti yg tertera dlm Pasal 26 ayat (1) UU ITE yg menyebut, penggunaan informasi melalui media elektronik yg menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan yg bersangkutan, kecuali ada pengaturan dlm UU lain.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.