Minggu, 22 November 2020

Majelis Ormas Islam: RUU HIP Mendistorsi Kemuliaan Agama

Majelis Ormas Islam: RUU HIP Mendistorsi Kemuliaan Agama

Foto: Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Mohammad Siddik yang juga Ketua Presidium Majelis Ormas Islam. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Majelis Ormas Islam (MOI) sebagai lembaga aliansi para pimpinan ormas-ormas Islam setelah melakukan serangkaian diskusi dan pembahasan tentang materi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) berkesimpulan bahwa RUU HIP tidak memenuhi unsur kebutuhan dan kedayagunaan. Tak hanya itu, RUU HIP juga
tidak sejalan dengan kedudukan Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Konten RUU HIP juga mendistorsi kedudukan mulia agama disejajarkan dengan kebudayaan, keruhanian, dan aliran kepercayaan. Sementara kedudukan kemanusiaan yang adil dan beradab didistorsi menjadi manusia pancasila dan keadilan sosial semata,” demikian awal dari pernyataan sikap MOI yang diterima Swamedium, Selasa (16/6).

Untuk itu, MOI mendukung Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak RUU HIP karena memberi ruang kepada pihak-pihak yang ingin membangkitkan kembali paham komunisme di Indonesia.

“Mendukung sepenuhnya Maklumat Majelis Ulama Indonesia yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila secara keseluruhan karena dapat dipahami adanya indikasi para penyelundup yang memasukkan pasal-pasal karet yang berpotensi memberi ruang bagi bangkitnya komunisme dan oleh karenanya meminta untuk dihentikan secara total mengingat adanya bahaya disintegrasi bangsa jika RUU tersebut terus dipaksakan,” tegas MOI.

Berikut isi lengkap pernyataan sikap MOI:

PERNYATAAN SIKAP MAJELIS ORMAS ISLAM (MOI) TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA (RUU HIP)

Bismillahirrahmaniirahim

Majelis Ormas Islam sebagai lembaga aliansi para pimpinan ormas-ormas Islam setelah melakukan serangkaian diskusi dan pembahasan tentang materi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, maka kami berkesimpulan bahwa RUU HIP
tersebut bukan hanya tidak memenuhi unsur kebutuhan dan kedayagunaan, melainkan
tidak sejalan dengan kedudukan Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan jika dipaksakan dibahas dan disahkan untuk menjadi Undang-Undang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan dan eksistensi Pancasila itu sendiri sebagai Al-Mitsâq, Gentleman Agreement, dan Norma Dasar bernegara yang selama ini dapat mempertemukan dan mempersatukan seluruh kepentingan bangsa Indonesia yang majemuk.

Konten RUU HIP juga mendistorsi kedudukan mulia agama disejajarkan dengan kebudayaan, keruhanian, dan aliran kepercayaan. Sementara kedudukan kemanusiaan yang adil dan beradab didistorsi menjadi manusia pancasila dan keadilan sosial semata.

Sebaliknya memunculkan terminologi baru ke dalam ideologi Pancasila seperti
humanisme dan kesetaraan gender.

Atas dasar itu, maka Majelis Ormas Islam (MOI) dengan ini menyatakan pandangan
dan sikapnya sebagai berikut:

1. Dengan tegas menolak Rancangan Undang-Undang HIP tersebut dan meminta kepada Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat untuk membatalkan dan menghentikan pembahasannya.

2. Mendukung sepenuhnya Maklumat Majelis Ulama Indonesia yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila secara keseluruhan karena dapat dipahami adanya indikasi para penyelundup yang memasukkan pasal-pasal karet yang berpotensi memberi ruang bagi bangkitnya komunisme dan oleh karenanya meminta untuk dihentikan secara total mengingat adanya bahaya disintegrasi bangsa jika RUU tersebut terus dipaksakan.

3. Mendukung sikap dan pandangan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/POLRI yang mendesak pemerintah membongkar tuntas, menghentikan, dan menindak berbagai bentuk kegiatan kelompok yang menyebarkan paham yang hendak merongrong Pancasila baik itu kelompok ektrimis, liberalis,
kapitalis, dan terlebih-lebih gerakan komunis yang terindikasikan telah menyusup kepada berbagai partai politik maupun lembaga-lembaga sosial dan
lembaga pemerintahan.

4. Bahwa usulan RUU HIP tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Badan Pembina
Ideologi Pancasila (BPIP) oleh sebab itu meminta kepada Presiden Republik
Indonesia dengan segala kewenangannya sebagai Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan untuk membatalkan RUU HIP tersebut sekaligus membubarkan
BPIP.

Demikianlah pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban
kami dalam menunaikan tugas amar makruf nahyi munkar dan sebagai tanggungjawab kami sebagai warga negara yang mencintai kedamaian, keutuhan, kesatuan dan persatuan Indonesia.

Wasalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 24 Syawal 1441/16 Juni 2020

Drs. H. Mohammad Siddik, MA
Ketua Presidium

Bachtiar, B. Ac, SE., MM
Sekretaris

Anggota Majelis Ormas Islam:
1. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
2. Persatuan Islam (PERSIS)
3. Persatuan Umat Islam (PUI)
4. Mathlaul Anwar
5. Al Irsyad Al Islamiyah
6. Syarekat Islam
7. Badan Kerjasama Pondok Pesantren
8. Wahdah Islamiyah
9. Hidayatullah
10. Al Ittihadiyah
11. Ikatan Dai Indonesia (IKADI)
12. Al Washliyah
13. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.