Senin, 23 November 2020

Pancasila, Demokrasi, dan Islam

Pancasila, Demokrasi, dan Islam

Jogjakarta, Swamedium.com — Di dalam sistem demokrasi, hukum ditentukan oleh suara legislatif dan eksekutif.

Asal eksekutif dan legislatif sama-sama sepakat, apapun bisa dilarang, apapun bisa dibolehkan.

Dalam rancangan UU Haluan Idologi Pancasila (HIP) yang baru, disebutkan bahwa Khilafah termasuk terlarang. Setara dengan Komunisme dan Marxisme.

Jangankan Khilafah, Sholatpun bisa jadi tindakan terlarang jika presiden dan DPR sepakat melarangnya.

Tak peduli bahwa Khilafah dan Sholat itu warisan Rasulullah SAW. Karena di dalam demokrasi, hukum tertinggi adalah kesepakatan penguasa. Bukan sami’na wa ato’na pada Allah dan RasulNya.

Sementara, siapa yang jadi penguasa bergantung pada modal dan lobi kuat.

Tak perlu menyalahkan, mengapa rakyat tidak memilih anggota dewan dan eksekutif yang dipercaya bakal memperjuangkan Islam. Toh semua sudah tau mafia di balik pemilu.

Baru berlalu beberapa saat, bagaimana drama pemilu hanya menghasilkan dagelan kardus digembok besi.

Konyol juga kalau berulang-ulang mau dikibuli dengan tipuan yang sama. Keledai saja tak terperosok dua kali di lubang yang sama.

Pada masa Rasulullah dan para Khalifah penerusnya, halal-haram tidak diputuskan oleh Khalifah dan Majelis Syuro. Mereka tinggal menjalankan saja. Tak perlu menyusun undang-undang sendiri seperti dalam demokrasi.

Inilah kesejatian demokrasi yang jarang diketahui umat. Yaitu undang-undang dan hukum di tangan penguasa.

Inilah perbedaan jelas antara sistem kenegaraan Islam warisan Rasulullah SAW dengan sistem kenegaraan pagan warisan Yunani.

Jadi Pancasila itu mau ikut yang mana? Ikut dewa-dewi Yunani atau ikut Allah & RasulNya?

Mau memadukan keduanya? Tidak bisa.

Islam sudah sempurna. Tak perlu ditambah-tambahi warisan khurofat Yunani. Bukan tambah bagus malah jadi rusak.

*Penulis: Doni Riw

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.