Selasa, 14 Juli 2020

Kantong Plastik Sekali Pakai Dilarang

Kantong Plastik Sekali Pakai Dilarang

Foto: Mardian

Jakarta, Swamedium.com — Harus dipastikan amanat dalam Pergub 142 Tahun 2019 ini apakah aturan-aturan tersebut sudah selaras dengan payung hukum pengolahan sampah dan tidak berpotensi mencederai hak-hak konsumen.

Pergub 142 Tahun 2019 ini sangat berdampak pada UMKM karena sanksinya memberatkan dan jika saja sanksinya tidak dirubah maka sama saja Pemprov DKI Jakarta membuat pedagang UMKM tidak bisa berjualan dan hal yang ini dapat menciptakan pengangguran besar-besaran.

Jika hal ini tidak segera disikapi oleh Pemprov DKI Jakarta maka UMKM yang berjumlah lebih kurang 1 juta pedagang akan melakukan perlawanan secara hukum (Class Action).

Apa pak gubernur tak melihat fakta selama pandemi corona ini. UMKM lah justru membuat perekonomian negeri ini terus berputar, harusnya Gubernur DKI Jakarta lebih peka dan melek milihat kenyataan ini.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat keberatan dengan pemberlakuan Pergub 142 Tahun 2019 ini karena akan sulit mengawasi pedagang yang jumlahnya demikian banyak agar tak memakai kantong plastik, sudah adilkah Pergub 142 Tahun 2019 ini dimana pengelola pasar bisa terkena sanksi berat hanya karena ada pedagang (Tenant) yang menggunakan kantong plastik (tas kresek).

Konsep Zero Waste yang pernah heboh untuk pengolahan sampah DKI Jakarta hilang tak terdengar untuk dijadikan alternatif pengolahan sampah oleh Pemprov DKI Jakarta dan terkesan Pemprov DKI Jakarta memaksakan untuk diberlakukannya Pergub 142 Tahun 2019 ini. Ada apakah ini gerangan? Adakah kepentingan lain dibalik pemberlakuan Pergub 142 Tahun 2019 ini? Padahal konsep Zero Waste hasil olahannya dapat digunakan/dibuat menjadi produk bernilai tambah secara ekonomi.

Dampak pelarangan penggunaan plastik sekali pakai ini juga akan memukul industri dan berpotensi membuat lebih dari 5000 orang akan kehilangan pekerjaan dengan asumsi apa yang dikatakan Pemprov DKI Jakarta bahwa per hari ada sekitar 300 ton sampah yang dibuang dikalikan 30 hari maka untuk jangka waktu sebulan, dan asumsi idustri jika tiap 2 ton sampah memerlukan 1 orang tenaga kerja. Apakah ini sudah dipikirkan solusinya oleh Pemprov DKI Jakarta???

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.