Jumat, 04 Desember 2020

96,92 Persen Masyarakat Menolak Kedatangan TKA China

96,92 Persen Masyarakat Menolak Kedatangan TKA China

Foto: Demo mahasiswa tolak kedatangan TKA China di Kendari, Sultra, Selasa (23/6).

Jakarta, Swamedium.com — Masalah sensitif terkait masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di beberapa daerah menjadi salah satu obyek survei persepsi publik yang dilakukan Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP). Temuannya, mayoritas responden menolak kedatangan TKA China.

“Sebagian besar (81,20persen) responden tahu kebijakan pemerintah yang mengizinkan TKA dari China masuk ke wilayah Indonesia, meskipun di masa pandemi. Ada sekitar 18,80 persen yang tidak tahu. Sebagian besar (96,92 persen) responden tidak setuju dengan masuknya TKA China ke Indonesia di masa pandemi, yang setuju (3,08 persen),” kata Hafidz, dalam rilisnya, Senin (29/6).

Tak hanya soal TKA China, LKSP juga melakukan survei persepsi publik terkait iuran BPJS dan harga BBM. Hasilnya, mayoritas responden tidak setuju dengan kenaikan iuran BPJS.

“Beban masyarakat bertambah di masa pandemi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hampir seluruh responden (95,66 persen) tidak setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Yang setuju hanya 4,34 persen,” ungkap Hafidz.

Responden yang tidak setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena: sudah seharusnya kewajiban pemerintah memberi jaminan kesehatan (34,05persen), membebani masyarakat yang terkena dampak Covid-19 (32,12 persen), melanggar putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 yang membataslkan kenaikan iuran BPJS (32,04 persen), dan lainnya (1,79 persen).

Responden yang setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan beralasan: sesuai dengan kemampuan masyarakat (49,09 persen), masih ada subsidi untuk masyarakat bawah/miskin (30,91 persen), meringankan beban anggaran negara yang sedang defisit (18,18 persen), dan lainnya (1,82 persen).

Dari kebijakan energi, sebagian besar (89,42 persen) responden setuju bila harga BBM diturunkan di masa pandemi, sementara yang tidak setuju (10,58 persen).

Responden yang setuju penurunan harga BBM karena: sesuai perkembangan harga minyak dunia yang juga tururn (46,29persen), sesuai dengan kondisi masyarakat yang tertekan ekonominya akibat Covid-19 (40,98 persen), Pertamina tidak akan rugi bila harga BBM diturunkan (11,35 persen), dan lainnya (1,39 persen).

Responden yang tidak setuju harga BBM diturunkan karena: kelebihan dana Pertamina bisa dimanfaatkan untuk jaring pengaman sosial (46,67persen), harga BBM selama ini juga sudah disubsidi (34,07 persen), mengurangi pendapatan negara/Pertamina (13,33 persen), antisipasi kenaikan harga minyak dunia (2,22 persen), harga BBM menyesuaikan ongkos pembelian (1,48 persen) dan lainnya (2,22persen).

Profil responden sangat majemuk, mewakili masyarakat Indonesia dari beragam latar belakang. Dari segi pendidikan: sebanyak 42,79 persen responden berpendidikan sarjana, yang lain tamat diploma (19,44 persen), tamat SMA (32,73 persen), tamat SMP (4,10 persen) dan tamat SD (0,93 persen).

Sementara pekerjaan responden: pegawai swasta (32,05 persen), wirausaha/pedagang (18,27 persen), ibu rumah tangga (13,63 persen), pegawai negeri sipil/TNI/Polri (12,46 persen), buruh/pekerja lepas (11,38 persen), pelajar/mahasiswa (6,20 persen), dan petani/nelayan/peternak (6,01 persen).

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.