Selasa, 14 Juli 2020

Hasil Survei: Masyarakat Menolak RUU Omnibus Law dan Kartu Prakerja

Hasil Survei: Masyarakat Menolak RUU Omnibus Law dan Kartu Prakerja

Jakarta, Swamedium.com — Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) melakukan survei persepsi publik terhadap kebijakan nasional di masa pandemi. Salah satu temuannya, di sektor ketenagakerjaan, mayoritas responden tidak setuju dengan RUU Ciptaker.

“Mayoritas responden (73,14 persen) tidak setuju dengan RUU Ciptaker dan yang setuju (26,87 persen),” kata Hafidz, juru bicara LKSP dalam rilisnya, Senin (29/6).

Sementara, sebagian besar (57,65 persen) responden mengetahui RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dibahas DPR RI bersama pemerintah. Dan yang tidak tahu cukup banyak (42,35 persen).

Responden yang menolak RUU Ciptaker beralasan: hanya menguntungkan pengusaha/investor (28 persen), mengabaikan perlindungan pekerja (24,56 persen), tidak transparan sejak proses perumusan (21,16 persen), dipaksakan pembahasannya dan membatasi partisipasi publik (16,69persen), mengabaikan kelestarian lingkungan (7,22 persen), dan lainnya (2,37 persen).

“Sementara responden yang setuju RUU Ciptaker beralasan: menyederhanakan aturan ketenagakerjaan (32,68persen), memberikan perlindungan sosial pekerja (29,66persen), memberi kesempatan UMKM dan koperasi (17,76persen), jaminan kepastian berusaha (12,79persen), mendorong iklim investasi (6,22persen), dan lainnya (0,89persen),” ungkap Hafidz.

Mayoritas Tak Setuju Kartu Prakerja

Mayoritas (61,94 persen) responden juga menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Kartu Prakerja, yang setuju 38,06 persen. Responden yang tidak setuju beralasan: warga lebih membutuhkan bantuan tunai/modal kerja (44,33 persen), pelatihan online bisa didapatkan gratis (28,79 persen), tidak ada perusahaan yang siap menampung (17,60 persen), pelatihan tidak jelas arahnya (1,69 persen), celah korupsi baru (1,62 persen), program tidak tepat sasaran (1,18persen), pemborosan anggaran (1,03 persen), dan lainnya (3,76 persen).

“Sedangkan responden yang setuju Kartu Prakerja beralasan: membantu korban PHK/pengangguran (46,46 persen), meningkatkan keterampilan/peluang karir (32,07 persen), melatih warga yang baru mau cari kerja (20,33 persen), dan lainnya (1,14 persen),” ujar Hafidz.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.