Minggu, 29 November 2020

Inisiasi RUU HIP, Mengapa Polisi Tolak Laporan terhadap Rieke dan Hasto?

Inisiasi RUU HIP, Mengapa Polisi Tolak Laporan terhadap Rieke dan Hasto?

Foto: Pelapor, Rijal Kobar bersama Kuasa Hukum, Aziz Yanuar SH melaporkan Hasto Kristiyanto dan Rieke Dyah Pitaloka terkait inisiasi RUU HIP.

Jakarta, Swamedium.com — Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Rijal Kobar bersama tim pengacara TAKTIS (Tim Advokasi Anti Komunis) mendatangi SPKT Polda Metro Jaya, Rabu (1/7). Mereka datang untuk melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 b dan 107 d Undang-Undang Nomor 27 THN 1999.

Kuasa Hukum Pelapor, Aziz Yanuar SH menjelaskan, Terlapor adalah Rieke Dyah Pitaloka yang memimpin rapat RUU HIP dan Hasto selaku sekjen PDI-P, para terlapor telah menginisiasi dan memimpin serta mengorganisir usaha untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Para terlapor juga diduga menyusupkan, menyebarkan dan jargon dan paham serta ideologi komunis dalam usaha mengubah Pancasila tersebut.

“Para penyidik Kepolisian di SPKT menolak LP kami dengan berbagai alasan. Alasan pertama, mereka akan buat tim untuk membuat LP model A apabila petugas kepolisian menemukan tindak pidana,” kata Aziz Yanuar, Kuasa Hukum Pelapor kepada media, Selasa (2/7).

Kemudian setelah berargumen cukup panjang, sekitar pukul 14.00 adalah ini masuk pengaduan masyarakat saja dengan dasar bahwa dugaan pihak Pelapor tidak diperkenankan buat LP karena alasan mereka laporan tersebut dimasukkan sebagai pengaduan masyarakat (dumas).

“Setelah itu sekitar jam 24.00 kembali kami berargumen. Kali ini alasannya masih RUU salah satu objeknya dan belum disahkan,” ujar Aziz.

Aziz mengungkapkan argumen polisi mereka bantah, bahwa jika sudah jadi Undang-Undang akan konyol jika buat laporan ke polisi. Namun, lanjut Aziz, pihak kepolisian tetap bersikeras hanya mau menerima laporan dumas atas perkara penting yang mengancam keutuhan bangsa dan negara ini.

“Akhirnya, pada pukul 01.30 kami terpaksa menerima bahwa pihak kepolisian sebagai penegak hukum hanya mau menerima ini sebagai aduan masyarakat (dumas) denga bukti laporan pengaduan yang telah resmi kami terima,” kata Aziz dengan nada sesal.

“Artinya, dalam hal ini, kami menduga ideologi komunis dan ancaman terhadap pihak yang ingin mengubah pancasila menjadi komunis masih dianggap sepele oleh pemerintah dan penegak hukum. Atau memang mereka (komunis dan pengkhianat Pancasila) dilindungi oleh penguasa dan aparat penegak hukum? Wallahu’alam,” pungkas Aziz.

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.