Sabtu, 08 Agustus 2020

FKPPA Tolak Holding – Sub Holding dan IPO Pertamina

FKPPA Tolak Holding – Sub Holding dan IPO Pertamina

Jakarta, Swamedium.com- Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) menolak pembentukan Holding – Sub Holding Migas dan Privatisasi Subholding Migas melalui IPO serta menuntut agar Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/mbu/06/2020 tersebut segera dicabut.
Demikian diungkapkan Ketua Umum SP FKPPA Nur Hermawan melalui keterangan persnya, Jumat (3/7).

Hermawan menjelaskan, instruksi Menteri BUMN untuk pembentukan Holding dan Sub Holding Migas merupakan langkah awal privatisasi PT Pertamina (Persero) dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 terutama ayat 2 dan 3 yang sudah sangat jelas menyebutkan bahwa negara memiliki kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Pembentukan Holding dan Subholding Migas dan rencana IPO juga tidak sejalan dengan UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas dan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dimana penguasaan oleh negara wajib diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, dan Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam secara tegas dilarang untuk diprivatisasi,” katanya.

Hermawan mengatakan pembentukan Holding dan Subholding Migas adalah akal-akalan agar bisa melakukan IPO pada kegiatan Pertamina yang tidak mungkin dilakukan pada induk usaha PT Pertamina (Persero), maka dipecahlah bisnis-bisnis utama Pertamina menjadi sub holding agar bisa dijual, dan sangat berpotensi dimiliki oleh asing (seperti Telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom yang 35% sahamnya dimiliki Singtel yang merupakan perusahaan asing berasal dari Singapura). Apabila ini terjadi pada sektor energi, maka sudah sangat jelas mengebiri Kedaulatan Energi Indonesia.

“Pembentukan Holding dan Subholding Migas bukannya bertujuan untuk efisiensi bahkan menambah beban biaya dengan banyaknya direksi dan komisaris pada perusahaan Subholding dan Sub–Subholdingnya serta setiap transaksi antar perusahaan akan dikenai pajak yang mengakibatkan biaya tinggi dan berujung naiknya harga jual di pasaran,” ujarnya.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.