Jumat, 27 November 2020

Masyarakat Tionghoa Menolak Tegas RUU HIP

Masyarakat Tionghoa Menolak Tegas RUU HIP

Jakarta, Swamedium.com — Munculnya gelombang penolakan berbagai elemen masyarakat terhadap Rancangan
Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. 

Badan Legislasi DPR RI, sebagaimana tercatat dalam Catatan Rapat tanggal 22 April 2020, telah mengambil Keputusan Atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila tersebut, dan telah pula ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.

Catatan rapat itu juga menyebutkan alasan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan Undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila.

Amat disayangkan, sejumlah klausul yang tercantum dalam pasal-pasal di dalam RUU HIP itu telah mengundang kontroversi hingga menimbulkan gejolak di masyarakat. Kami mencatat, setidaknya ada tiga hal krusial yang berpotensi mendegradasi Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam RUU HIP itu. 

Pertama, tentang adanya klausul Pancasila yang diperas menjadi Trisila dan akhirnya Ekasila (Gotong Royong).

Kedua, kalimat dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyebut “Ketuhanan yang Berkebudayaan” yang ditengarai akan menggantikan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga, tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, serta larangan terhadap setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Atas adanya pasal-pasal kontroversial tersebut, dan demi tidak membesarnya gejolak yang timbul di masyarakat, maka kami komunitas masyarakat Tionghoa di Jakarta dengan ini menyatakan :

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.