Minggu, 02 Agustus 2020

Presiden Gadungan

Presiden Gadungan

Foto: M Rizal Fadillah. (ist)

Bandung, Swamedium.com — Presiden gadungan adalah terjemahan dari “Fake President”. Bukan Presiden sebenarnya. Ini bisa berarti Presiden tidak kompeten baik sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. “Fake President” dapat juga identik dengan Presiden abal abal.

Presiden gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan Presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik Presiden yang dianggap “tak berkualitas” dan “tak memiliki sensitivitas”.

Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya. Lalu rakyat pun menjadi bulan bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan.

Presiden gadungan “Fake President” adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah “disembunyikan” 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Beberapa ahli atau loyalis Presiden menyatakan Putusan MA No 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut (retroaktif) karenanya tak berpengaruh terhadap Putusan MK yang menolak gugatan Prabowo-Sandi. Terhadap hal ini tentu harus diperdalam dan masih bisa debat lanjutan

Indikatornya antara lain :

Pertama, permohonan Uji Materil Racmawati cs terregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi 27 Juni 2019. Maknanya adalah permohonan Uji Materil tersebut sangat berkaitan dengan Pilpres 2019. Bukan berdiri sendiri. Dalam permohonan Pemohon pun disinggung konteks Pilpres 2019.

Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Uji Materil Pasal 3 ayat (7) PKPU tersebut patut mengetahui dan menyadari bahwa Uji Materiel ini berkaitan dengan proses Pilpres 2019 sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan Putusan akan tegas menyatakan keberlakuan Putusan untuk Pilpres yang akan datang (penafsiran argumentum a contrario).

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.