Minggu, 25 Oktober 2020

Siapa Tonjok Jokowi?

Siapa Tonjok Jokowi?

Foto: M Rizal Fadillah. (ist)

Bandung, Swamedium.com — Dipastikan ada kesengajaan “upload” Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019 pada 3 Juli 2020. Padahal Putusan tersebut sudah lama bersembunyi di meja Mahkamah Agung. Ada yang tidak tahan untuk terus menyembunyikan atau ada pengorder yang minta agar segera diupload Putusan tersebut.

Situasi nampaknya semakin hangat. Setelah perseteruan antara Pimpinan Partai dengan Petugas Partai pada kasus korupsi Jiwasraya melawan suap KPU Harun Masiku dimana enam tersangka kasus Jiwasraya disidang dan 13 manajer investasi ditetapkan sebagai tersangka baru. Bergerak menyertai audit atas keterlibatan OJK, bursa, Kementrian BUMN dan BUMN tertentu.

Sementara di sisi lain Harun Masiku masih kuat untuk menghilang. Tiga tersangka sudah masuk tahap persidangan Wahyu Setiawan, Agustiani, dan Saeful Bahri. Kotak pandora Harun belum terkuak. Apakah pimpinan Partai terlibat suap ini atau Harun bermain sendiri. Harun belum juga muncul atau tertangkap. Nampaknta KPK masih takut berhadapan dengan “Harun”.

Kini nampaknya perseteruan makin menguat setelah masalah RUU HIP usulan PDIP digempur habis dengan mengangkat isu PKI dan Komunisme. Alih alih Istana membela, malah terkesan membiarkan atau membuang badan. Pernyataan Jokowi bahwa pemerintah tidak tahu menahu proses RUU inisiatif DPR dinilai menyakitkan. Mustahil Jokowi tidak tahu, prolegnas saja dibahas bersama.

Di tengah kencangnya serangan pada RUU HIP usulan PDIP itu tiba tiba muncul upload Putusan MA No 44 P/HUM/2019. Isinya menggugat dasar hukum kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (7) PKPU No 5 tahun 2019 bertentangan dengan UU No 7 tahun 2017. Pasal 3 ayat (7) PKPU tersebut “tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat”. Runtuh dasar hukum kemenangan Pasangan Presiden/Wakil Presiden sekarang.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.