Senin, 03 Agustus 2020

RUU HIP dan Revisi Kurikulum: Mungkinkah Mempercepat Ideologi Pancasila “Dying” ?

RUU HIP dan Revisi Kurikulum: Mungkinkah Mempercepat Ideologi Pancasila “Dying” ?

Foto: Prof. Suteki

Semarang, Swamedium.com — Bicara tentang ideologi manusia dengan segala carut marutnya seolah tiada pernah selesai. Bergulir, menyeruak pikiran hingga relung hati pun seringkali turut terkoyak. Kini, Pancasila yang diklaim sebagai ideologi sedang menghadapi perang diskurus tentang kemurnian dan konsekuensi penghayatan dan pengamalannya dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan mondial-dunia. Bayangan keambrukan ideologi pun terlintas mengingat memang itulah sifat ciptaan manusia yang tidak pernah sempurna.

Jika Pancasila diyakini sebagai ideologi ciptaan manusia, ideologi ini bisa menjadi rapuh jika 4 gejala faktor keambrukan ideologi sebagaimana dikatakan oleh John T. Josh yang sangat rawan itu melingkupi objek maupun subjek ideologi ini. Empat faktor itu meliputi:

(1) Ordinary citizens political attitudes lack the kind of logical consistency and internal coherence;

Contoh:
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bisa dimaknai Esa dalam pluralitas; semua agama sama, bahkan dimaknai dengan Ketuhanan yang berkebudayaan. Punya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tetapi HAM diredam; Persatuan Indonesia: bercerai berai, pseudo unity, mudah terbakar laksana daun kering: sulit diikat mudah dibakar; Kedaulatan rakyat: kedaulatan partai, demokrasi tak langsung: demokrasi langsung; Keadilan sosial: keadilan individual dan sebagainya. Yang ada: LOGICAL INCONSISTENCY.

(2) Most people are unmoved by ideological appeals;

Contoh:
Sesuai sila Kemanusiaan HAM diremehkan. Penangan teroris dilakukan dengan extrajudicial killings, ternyata banyak terjadi persekusi intimidasi hak berpendapat, banyak pelarangan tak mendasar padahal sudah dijelaskan secara hukum itu bukan makar melainkan hak kebebasan berbicara. Dengan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 sudah diingatkan bahwa negara akan terjun bebas menjadi negar kekuasaan (bukan kedaulatan rakyat dan hukum). Masih berlanjut pula pada pembubaran Ormas tanpa due process of law yang berarti bertentangan dengan sila 2 HAM berserikat berkumpul dan lain-lain. Yang kekinian tentang Perppu Corona No. 1 Tahun 2020, yang juga banyak kontroversi ideologik dan motivasi keadilan sosial namun justru tetap disetujui oleh DPR menjadi UU No. 2 Tahun 2020. Yang ada: WEAK MOTIVATION

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.