Sabtu, 08 Agustus 2020

Politik Dinasti Masihkah Demokrasi?

Politik Dinasti Masihkah Demokrasi?

Foto: Gibran Jokowi Vs Agus Harimurti Yudhoyono. (ist)

Jogjakarta, Swamedium.com — Pilkada tak lama lagi. Di tengah bursa calon, bertebaran nama anak, keponakan, dan sanak keluarga para pejabat teras negara.

Tak pelak isu politik dinasti menyeruak sebagai kembang opini. Dengannya, masihkan negeri ini layak disebut demokrasi?

Dalam sistem demokrasi, tak ada aturan yang melarang anak pejabat untuk mencalonkan diri dalam pemilu.

Selama dia terpilih melalui mekanisme konstitusi, tak soal anak presiden jadi walikota.

Status negeri demokrasi bukan ditentukan oleh siapa sosok yang memimpin. Tetapi hukum apa yang ditegakkan.

Selama hukum yang ditegakkan masih dirumuskan dari kesepakatan manusia, bukan hukum Allah Ta’ala, selama itu pula status negara masih disebut demokrasi.

Pun demikian sistem Khilafah. Pada masa Khilafah Bani Umayah, Abasiyah, hingga Turki Usmani, kepemimpinan turun temurun seperti dinasti.

Tetapi karena selama itu pula mereka masih menjadikan Syari’at Islam sebagai konstitusi, serta Khalifah bagi muslimin seluruh bumi, maka masih sah pula ketiganya itu disebut Khilafah.

Kebatilan demokrasi bukan muncul dari politik dinasti. Tetapi dari kedaulatan hukum yang menyingkirkan hukum Ilahi.

Dalam Islam, halal dan haram tidak bisa dinegosiasi. Tetapi di dalam demokrasi, hukum tergantung pada kesepakatan dan transaksi.

Maka tak aneh jika di negeri demokrasi perzinaan dilegalkan, khamer dan narkoba merajalela, korupsi menggurita.

Tak aneh pula jika hasil pemilu dalam kendali penuh si super kaya, baik dalam maupun luar negeri.

Karenanya, menjadikan politik dinasti tampak seolah legal sesuai konstitusi itu mudah sekali.

Apa lagi ketika rakyatnya dibodohi dengan slogan bahwa seluruh kerusakan ini adalah harga mati. (*)

*Penulis: Doni Riw

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.