Selasa, 29 September 2020

Mimpi Buruk dan Ilusi Pemulihan Ekonomi Nasional

Mimpi Buruk dan Ilusi Pemulihan Ekonomi Nasional

Foto: Ekonom, Anthony Budiawan.

Sejak awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah terlihat sangat gagap. Para pejabat terlihat amatir. Komentar aneh dan tidak lucu para pejabat membuat mata rakyat yang berjumlah lebih dari 270 jiwa terbuka. Inkompetensi dipertontonkan tanpa rasa risih dan malu.

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Corona tiba-tiba mencuat, dilengkapi dengan pasal-pasal perlindungan hukum bagi para penguasa. Padahal Indonesia adalah negara hukum. Setidaknya, begitu yang tertulis di konstitusi kita, UUD 45, baik yang “palsu” maupun yang asli. Di sana tertulis, semua warga negara sama dihadapan hukum. Tetapi, Corona bisa membuat hukum menjadi berbeda.

Pemerintah gagap menangani Corona. Perdebatan terjadi apakah Corona sebagai pandemi atau hanya wabah. Apakah penanganannya secara lockdown, karantina wilayah atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Status musibah ini ada konsekuensi dengan keuangan negara. Karena karantina wilayah mewajibkan negara menyediakan pangan kepada masyarakat.

Pemerintah berkutat antara kesehatan dan kemanusiaan di satu sisi dan ekonomi di lain sisi. Antara menangani Corona atau meningkatkan ekonomi.

Pemerintah membentuk tim penanganan Corona, atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 13 Maret 2020. Sedangkan penanganan ekonomi dan keuangan di bawah koordinasi KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang diberikan kekuasaan tanpa batas dalam defisit anggaran maupun pembiayaan (“cetak uang”).

Tim penanganan Corona dan ekonomi di atas dapat dikatakan tidak berhasil, alias gagal total. Kasus Corona melonjak tajam. Dan pertumbuhan ekonomi triwulan II 20202 anjlok minus 5,32 persen.

Maka itu, the Dream Team harus dirombak. Komite baru dibentuk pada 20 Juli 2020 untuk menangani keduanya: Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komite ini diketuai oleh Menko Perekonomian dengan ketua pelaksana Menteri BUMN.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.