Selasa, 29 September 2020

Tata Kelola Sertifikasi Halal Harus Berdasarkan Prinsip Kejujuran

Tata Kelola Sertifikasi Halal Harus Berdasarkan Prinsip Kejujuran

Foto: Seminar BPJPH dan sertifikasi halal. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Tindakan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang membacakan penetapan dalam peresmian PT. Sucofindo sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tanpa melalui kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana yang termuat dalam video pada website: https://citraindonesia.com/kepala-bpjph-bersyukur-pt-sucofindo-sebagai-lph-kita/ tertanggal 20 Februari 2020, namun menurut pengakuannya sebagaimana surat tertulis tidak pernah mengeluarkan penetapan. Jadi yang dibacakan itu apa? Teks tersebut dibacakan dipublik dan diliput beberapa media masa seperti TVRI, Republika dan Bisnis Indonesia. Lalu apakah penetapannya ditarik kembali dan di anggap tidak ada penetapan?

Tindakan sebagaimana dimaksud adalah tindakan yang melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berkaitan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mensyaratkan bahwa pejabat publik harus berhati-hati dan mematuhi hukum.

Faktanya, dengan menetapkan PT. Sucofindo sebagai LPH dan tidak melalui tahapan dan prosedur akreditasi bersama antara BPJPH dan MUI, maka jelas tindakan dari Prof. Ir. Sukoso sebagai Kepala BPJPH sangat amat mencederai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) khususnya Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pejabat Negara dalam hal ini BPJPH yang se enaknya menabrak ketentuan undang-undang, maka jelas tidak mematuhi Good Corporate Governance yang saat ini sedang dikembangkan sebagai budaya patuh kepada hukum dalam pemerintahan Bapak Ir. Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin.

Bukti bahwa MUI tidak pernah melakukan kerjasama dengan BPJPH dalam penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH adalah Surat dari Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-1477/DP-MUI/VIII/2020 perihal Informasi terkait PT. Sucofindo sebagai LPH tanggal 3 Agustus 2020 pada point Nomor 6 & 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa MUI belum pernah di ajak kerjasama dengan BPJPH dalam penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH dan belum pernah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJPH untuk mengeluarkan penetapan atau pengesahan PT. Sucofindo sebagai LPH.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.