Senin, 25 Januari 2021

Tata Kelola Sertifikasi Halal Harus Berdasarkan Prinsip Kejujuran

Tata Kelola Sertifikasi Halal Harus Berdasarkan Prinsip Kejujuran

Foto: Seminar BPJPH dan sertifikasi halal. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Tindakan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang membacakan penetapan dalam peresmian PT. Sucofindo sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tanpa melalui kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana yang termuat dalam video pada website: https://citraindonesia.com/kepala-bpjph-bersyukur-pt-sucofindo-sebagai-lph-kita/ tertanggal 20 Februari 2020, namun menurut pengakuannya sebagaimana surat tertulis tidak pernah mengeluarkan penetapan. Jadi yang dibacakan itu apa? Teks tersebut dibacakan dipublik dan diliput beberapa media masa seperti TVRI, Republika dan Bisnis Indonesia. Lalu apakah penetapannya ditarik kembali dan di anggap tidak ada penetapan?

Banner Iklan Swamedium

Tindakan sebagaimana dimaksud adalah tindakan yang melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berkaitan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mensyaratkan bahwa pejabat publik harus berhati-hati dan mematuhi hukum.

Faktanya, dengan menetapkan PT. Sucofindo sebagai LPH dan tidak melalui tahapan dan prosedur akreditasi bersama antara BPJPH dan MUI, maka jelas tindakan dari Prof. Ir. Sukoso sebagai Kepala BPJPH sangat amat mencederai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) khususnya Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pejabat Negara dalam hal ini BPJPH yang se enaknya menabrak ketentuan undang-undang, maka jelas tidak mematuhi Good Corporate Governance yang saat ini sedang dikembangkan sebagai budaya patuh kepada hukum dalam pemerintahan Bapak Ir. Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin.

Bukti bahwa MUI tidak pernah melakukan kerjasama dengan BPJPH dalam penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH adalah Surat dari Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-1477/DP-MUI/VIII/2020 perihal Informasi terkait PT. Sucofindo sebagai LPH tanggal 3 Agustus 2020 pada point Nomor 6 & 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa MUI belum pernah di ajak kerjasama dengan BPJPH dalam penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH dan belum pernah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJPH untuk mengeluarkan penetapan atau pengesahan PT. Sucofindo sebagai LPH.

Harus disadari bahwa implikasi dari pelanggaran UU JPH oleh BPJPH maka penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH menjadi batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Implikasi lebih jauh adalah bahwa LPH PT. Sucofindo yang telah ditetapkan sepihak dan melanggar hukum tersebut, konsekuensi hukumnya yaitu tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas produk pelaku usaha yang dimintakan kehalalannya. Ini berarti selain merugikan PT. Sucofindo sebagai Badan Usaha Milik Negara, juga tidak memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha yang akan melakukan pemeriksaan produknya untuk memperoleh sertifikat halal (mubazir).

Launching penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH dilakukan dengan upacara yang cukup mewah disebuah hotel besar dan di adakan di Bali yang tentu saja mengeluarkan biaya yang cukup besar dan itu adalah biaya yang ditanggung PT. Sucofindo serbagai BUMN. Maka tindakan yang dilakukan oleh BPJPH dan PT. Sucofindo adalah melanggar prinsip Good Corporate Governance, sesuatu yang tidak boleh dibiarkan dan pada pejabat negara yang melakukan pelanggaran atas prinsip Good Corporate Governance maka tidak layak untuk terus memimpin dan dia harus mundur sebagai tanggung jawab kepada publik.

Tata kelola BPJPH yang dilakukan dengan cara melabrak prinsip Good Corporate Governance dan melanggar UU JPH maka juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah Sertifikasi Halal yaitu prinsip perlindungan, keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Lalu apabila menata kelola sertifikasi halal sudah dengan melanggar Maqashid Syariah dan prinsip Good Corporate Governance, apakah produk sertifikat halal BPJPH dapat dipercaya oleh publik kehalalannya?
Jangan sampai menimbulkan public distrust atau ketidakpercayaaan publik kepada satu produk yang sertifikasinya diterbitkan BPJPH, karena ini akan mengganggu kepercayaan masyarakat atas produk tersebut dan selanjutnya akan menurunkan omset dari produk yang mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Masyarakat akan lebih mempercayai fatwa tertulis dari MUI dalam bentuk syahada halal, halal decree atau halal certification yang maknanya juga sama dengan sertifikat halal, jadi sesungguhnya sertifikat halal adalah farwa tertulis dari MUI atas produk yang telah ditetapkan kehalalannya melalui sidang fafwa MUI. Jadi negara dalam hal ini BPJPH fungsinya hanya melakukan registrasi sertifikat halal.

Jadi fatwa tertulis MUI atas produk halal yang diterbitkan dan diregisterasi oleh BPJPH adalah amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagaimana pasal 1 angka 10, karena apabila BPJPH menerbitkan sertifikat halal, maka disamping dapat menimbulkan kebingungan / confuse kepada masyarakat yang mayoritas adalah muslim karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman, maka dapat mengganggu mekanisme pasar atas produk dalam dan luar negeri, Sertifikat halal yang diterbitkan oleh Negara dalam hal ini BPJPH dalam rezim perdagangan international (Negara-negara yang meratifikasi WTO) dipastikan akan menuduh Indonesia sebagai Negara yang menerapkan kebijakan non tarif barrier. Ini pasti akan menjadi subyek sengketa perdagangan international di panel WTO, yang berarti Pemerintah Indonesia dan MUI akan bolak-balik melayani keberatan negara anggota WTO dan keberatan pelaku usaha di dalam negeri yang permohonan sertifikat halalnya tidak diterbitkan atau lama diterbitkan.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita