Sabtu, 24 Oktober 2020

Modus Menyerang Soeharto Untuk Bangkitkan PKI

Modus Menyerang Soeharto Untuk Bangkitkan PKI

Foto: Basir Al-Haddad (Pemerhati Indonesia)

Jakarta, Swamedium.com — PKI bangkit! Begitu kata sejumlah Jenderal Angkatan Darat. Diantaranya adalah Jenderal (purn) Ryamizard Ryacudu, saat menjabat sebagai Menhan. Juga Jenderal Gatot Nurmantyo saat menjadi Panglima TNI. Mereka mengaku punya data. Benarkah? Pro-kontra terus mengisi media.

Sebagian masyarakat setuju dan membenarkan pernyataan para Jenderal Angkatan Darat itu. Ada sejumlah fakta yang layak dijadikan indikator.

Pertama, munculnya dorongan sejumlah pihak agar Jokowi selaku kepala negara secara resmi meminta maaf kepada keluarga PKI.

Menurut mereka, PKI itu korban, bukan pelaku. Korban stigma maupun korban pembantaian. Tidak hanya sampai disitu, keluarga dan anak turun PKI pun ikut jadi korban. Mereka dicabut hak-hak politiknya. Mereka dijadikan warga kelas dua. Tidak bisa jadi anggota TNI, Polri, PNS,, dan posisi kenegaran yang lain. Bagi mereka, perlakuan ini sangat menyakitkan. Era reformasi tiba, mereka mengkonsolidasikan diri, lalu bangkit dan melawan.

Atas semua perlakuan ini, sejumlah orang mendesak Jokowi minta maaf. Siapa orang-orang ini? Diantara mereka adalah anak cucu PKI. Secara biologis, mungkin juga ideologis, mereka adalah generasi kedua.

Kedua, muncul buku berjudul “Aku Bangga Jadi Anak PKI”. Buku ini ditulis oleh seorang politisi PDIP. Dari judul buku ini memberi pesan tegas bahwa kehadiran PKI bukan kecelakaan sejarah, karena itu layak untuk hidup di Indonesia.

Ketiga, beredar berbagai atribut PKI. Masih simpang siur, apakah ini kerjaan orang-orang yang ingin bangkitkan PKI, atau operasi inteligen. Kecil kemungkinan itu iseng. Tapi, setidaknya atribut itu beredar dan dipakai oleh sejumlah orang secara terang-terangan.

Keempat, munculnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). RUU ini dicurigai sebagai upaya regulatif untuk menghidupkan kembali PKI. Kecurigaan ini muncul ketika pengusul RUU ini menolak mencantumkan TAP MPRS No 25 Tahun 1966 tentang larangan Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Apalagi kemudian di RUU ini ada penyempitan pencasila menjadi Eka Sila yaitu gotong royong.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.