Minggu, 25 Oktober 2020

Bantahan dan Klarifikasi KPBN Terkait Pembelian Brompton

Bantahan dan Klarifikasi KPBN Terkait Pembelian Brompton

Jakarta, Swamedium.com — PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) menggunakan hak jawab untuk mengklarifikasi berita yang memuat tulisan Gigih Guntoro berjudul ‘Balada Brompton di KPBN, Negara Rugi Milyaran Rupiah’ melalui surat elektronik yang diterima redaksi, Sabtu (12/9/2020).

Dalam klarifikasinya, KPBN melalui Kuasa Hukumnya menyatakan kasus pembelian sepeda Brompton tidak merugikan perusahaan dan bukan tindak pidana korupsi.

“Perihal pembelian sepeda merek Brompton tidak ada merugikan perusahaan, apalagi dianggap tindak pidana korupsi; dan hal itu sesuai prosedur pembelian dengan skema pembelian-cicilan tanpa paksaan apapun,” demikian dikutip dari surat bantahan KPBN.

“Satu hal lagi, ide berolahraga sepeda itu murni usulan/aspirasi karyawan dan
mengatur pengelolaannya. Tidak ada paksaan dalam hal merek, harga, tipe yang dibeli, bahkan tidak ada keharusan karyawan membeli atau tidak membeli sepeda,” tambah mereka.

Terkait pembelian Brompton, Direksi KPBN mendukung dan menyetujui hal tersebut karena dinilai sejalan dengan salah satu misi perusahaan, pengembangan sumber daya manusia.

“Perusahaan mendukung karena sesuai misi pengembangan sumberdaya manusia (human capital) sebagai bagian tak terpisah dari agenda transformasi perusahaan. Direksi KPBN menyetujui karena sesuai misi perusahaan dalam pengembangan ‘People’ (human capital), satu dari agenda transformasi perusahaan atas System; Capital; People,” jelas mereka.

Selain itu, KPBN juga membantah tulisan Gigih terkait kewenangan distribusi gula di PTPN III, karenanya mereka menolak mengomentari hal tersebut.

“KPBN sama sekali tidak berwenang dalam distribusi gula di PTPN III dan KPBN tidak terkait kasus dalam berita. Sebab itu KPBN tak berwenang menjelaskan yang bukan urusannya,” tegas KPBN.

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.