Minggu, 25 Oktober 2020

Pilkada 2020, Genosida Massal Ditengah Pandemi?

Pilkada 2020, Genosida Massal Ditengah Pandemi?

Foto: Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat, Ahmad Khozinudin, SH

Jakarta, Swamedium.com — “Memaksakan penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi covid-19 merupakan perbuatan melanggar hukum, berupa pembiaran secara sengaja. Pemerintah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19. Rakyat yang berdaulat, dan oleh karena itu keselamatan jiwa rakyat yang harus diutamakan, bukan yang lainnya” [HRS Center]

Pagi ini saya membuka WA, dan diantaranya saya mendapat kiriman meme dari Dr. Abdul Chair Ramadhan, Direktur HRS Center. Salah satu meme yang dikirim, memberikan statement tentang adanya delik pembiaran akibat ngototnya Pemerintah melanjutkan Pilkada ditengah Pandemi. Menurut HRS Center, Rakyat yang berdaulat, dan oleh karena itu keselamatan jiwa rakyat yang harus diutamakan, bukan yang lainnya.

Tindakan Memaksakan penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi covid-19 merupakan perbuatan melanggar hukum, berupa pembiaran secara sengaja. Pemerintah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Sebelumnya, Muhammadiyah telah mengunggah ultimatum akan menggugat pemerintah, setelah nasehat Muhammadiyah agar Pilkada ditunda diabaikan. Bukan hanya Muhammadiyah, NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia juga telah menyuarakan hal serupa.

Namun pemerintah, DPR, KPU dan Parpol tetap melanjutkan agenda Pilkada yang puncak pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Nampaknya, para politisi dan partai sudah tak sanggup menahan gejolak birahi politik, sehingga ogah menunda gelaran Pilkada 2020.

*Pilkada Ditengah Pandemi, sebuah Perbuatan Melawan Hukum*

Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material (misalnya kerugian akibat tabrakan mobil) ataupun imaterial (misalnya kecemasan atau penyakit). Melalui tuntutan ini, korban berupaya untuk mendapatkan pemulihan secara perdata, misalnya dengan mendapatkan ganti rugi.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.