Sabtu, 24 Oktober 2020

Prank Omnibus Law Pada Pasal Pendidikan

Prank Omnibus Law Pada Pasal Pendidikan

Jakarta, Swamedium.com – DPR yang pada senin (5/10) petang mengesahkan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) dalam rapat paripurna, didesak untuk menjelaskan alasan sektor pendidikan masih masuk ke dalam Undang-unddang tersebut. Padahal klaster pendidikan dan kebudayaan sebelumnya dijanjikan pemerintah dan DPR dihapus, karena dinilai bertentangan dengan esensi dunia pendidikan.

Namun, saat draf final UU Cipta Kerja beredar tak lama setelah diketok pada petang tersebut, pasal pendidikan masih tertulis nyata pada Paragraf ke 12. Hal tersebut pun membuat praktisi dan pemerhati pendidikan kebingungan.

“Masih bertahannya pasal yang akan menjadi payung hukum kapitalisasi pendidikan di atas, menjadi bukti bahwa anggota DPR sedang melakukan prank terhadap dunia pendidikan termasuk pegiat pendidikan,” ujar Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Satriwan Salim dalam keterangannya.

Pemerhati pendidikan dari Tamansiswa, Darmaningtyas, mengaku ada kekhawatiran dari penggunaan Perizinan Berusaha itu bakal memungkinkan komersialisasi pendidikan. Dengan demikian Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa mengancam akan membawa UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi untuk diajukan uji materi atau judicial review.

Bukan hanya dari kalangan praktisi pendidikan, di kalangan DPR pun terjadi kebingungan mengenai masuknya pasal pendidikan dalam omnibus law UU Ciptaker yang sebelumnya sudah disepakati untuk dihapus.

“Saya baru tahu tadi malam, bahwa masih ada pasal yang terkait dengan pendidikan. Ini di luar dugaan kita juga sebenarnya,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, didepan wartawan.

Aturan terkait pendidikan yang diatur pada Paragraf 12 sendiri hanya satu, yakni pada Pasal 65 paragraf 12. Yang diatur terkait perizinan pada sektor pendidikan yang dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha. ‘Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini,’ tulis ayat (1) pada pasal dalam draf Omnibus Law Ciptaker yang telah disahkan jadi undang-undang tersebut. ‘Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah,’ lanjut ayat (2).
Sementara itu, Pasal 1 UU Cipta Kerja menjelaskan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
.
“UU Cipta Kerja itu bunyinya dapat melalui izin berusaha. Tapi itu sama saja. Sama saja membolehkan pendidikan itu dijadikan sebagai komoditas perdagangan,” sambungnya lagi.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.