Minggu, 22 November 2020

Pecat Anggotanya Sepihak, IAI Digugat

Pecat Anggotanya Sepihak, IAI Digugat

Jakarta, Swamedium.com – Sidang perdana Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jawa Tengah terhadap Pengurus Pusat IAI di gelar di PN Jakarta Barat, Kamis (5/11). Jamaludin Al J Effendi selaku penggugat hadir Langsung dalam persidangan ini dengan diampingi tim kuasa hukumnya dari LBH Yusuf. Bertindak sebagai ketua majelis hakim adalah hakim Eko Hariyanto.

“Melalui gugatan ini, klien saya melakukan perlawanan atas pemecatan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat IAI secara semena-mena.,” kata Sugito, kuasa hukum penggugat kepada media di Jakarta, Kamis (5/11).

Pengacara senior yang juga Dewan Pengawas LBH Yusuf ini mengungkapkan, kliennya mengajukan gugatan karena tergugat PP IAI melalui Surat Keputusan No. Kep. 085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 memberhentikan kliennya dari jabatannya sebagai Ketua DPW IAI Jawa Tengah. Alasan pemberhentian karena dinilai tidak melaksanakan program aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAp) dan menolak program aplikasi SIAp berdasarkan Surat No. B2-A42/PD IAI/Jawa Tengah/I/2020 tertanggal 1 Juli 2020.

“Klien saya diberhentikan dengan dalih tidak melaksanakan aplikasi SIAp yang disepakati dalam Rakornas IAI,” terang Sugito.

Padahal, lanjut Sugito, kliennya selaku Ketua DPW IAI melaksanaan aspirasi dari anggota IAI Jawa Tengah yang keberatan dengan pemberlakukan aplikasi SIAP. Anggota keberatan karena mensyaratkan adanya iuran wajib yang tidak diatur di AD/ART organisasi. Apalagi selama ini anggota sudah dibebani adanya iuran anggota.

“Semestinya, pembiayaan aplikasi SIAp menjadi tangungjawab pengurus pusat yang diambilkan dari iuran anggota dan dan sumber lainnya yang tidak memberatkan anggota,” ucap Sugito.

Sementara itu, Jamaludin selaku penggugat menjelaskan bahwa gugatan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran berarti kepada PP IAI agar tidak menjalankan organisasi secara semena-mena.

“Dan tetap berpedoman pada konstitusi organisasi, baik ,Anggara Dasar maupun Angaran Rumah Tangga (AD/ART) IAI, serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait,” ujarnya.

Permasalahan ini, lanjut Jamaludin tentunya berdampak pada jalannya organisasi IAI sendiri, khususnya berdampak kepada para anggota yang hak-haknya mulai tebengkalai, tidak terkecuali para anggota IAI di Jawa Tengah.

“Namun demikian, upaya hukum yan ditempuh oleh Pengurus IAI Jawa Tengah sangatlah penting demi keberlangsungan organisasi yang demokratis dan harmonis dalam kesesuaian regulasi dan implementasinya,” kata Jamaludin.

Menurut Jamaludin ada banyak kejanggalan terkait pemecatan dirinya. Pertama, ada cacat prosedur serius. Pemecatan dirinya sebagai ketua IAI Jawa Tengah tidak dilakukan melalui Konferensi Daerah Luar Biasa sebagai satu-satunya forum untuk memberhentikan ketua pengurus Daerah. Pemecatan dilakukan hanya berbekal Rapat Pengurus Pusat (Rapenpus) yang notabenenya bukan merupakan forum untuk melakukan pemecatan.

“Rapenpus hanyalah forum koordinasi pengurus pusat,” Jamaludin menerangkan.

Kejanggalan kedua, kata Jamaludin, aspirasi anggota IAI Jawa Tengah dalam bentuk nota keberatan merupakan bagian dari prosedur organisasi yang sah dan diatur dalam AD/ART IAI. Tetapi pengurus IAI Pusat pada akhirnya justru memberikan reaksi brutal dengan melakukan surat pemecatan yang bukan merupakan kewenangannya.

Ketiga, urai Jamaludin, ada kejanggalan yang memicu tanda tanya besar. Pada saat rakornas, pengurus pusat yang dikomandani Nurul Falah Eddy Pariang selaku tergugat telah membuat Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement) dengan semua peserta rakornas. Isinya tidak boleh menyebarluaskan informasi apapun mengenai material yang terkait dengan rakornas IAI Virtual 2020.

“Perjanjian kerahasiaan tersebut memicu pertanyaan besar ada dibalik itu semua. Sementara Kongres adalah forum public yang siapapun berhak tahu,” ucapnya.

Jamaludin yakin, majelis hakim yang menangani gugatannya akan memberikan keadilan sebagaimana fakta yang terjadi.

“Dengan demikian IAI kedepan tidak dikelola secara sewenang-wenang dan dapat menjadi rumah besar yang mendukung kepentingan seluruh anggota dalam memberikan manfaat bagi masyarakat,” tukasnya.

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.