Jumat, 27 November 2020

Sesuai UU, Kapolda dan Pangdam Berada di Bawah Gubernur

Sesuai UU, Kapolda dan Pangdam Berada di Bawah Gubernur

Jakarta, Swamedium.com-Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan oleh Polda Metro pada hari ini, dengan surat bernomor B/19925/XI/RS.124/2020/ Ditreskrimum. Anies dipanggil Polda Metro pada Selasa, 17 November 2020 pukul 10.00 WIB, di Ruang Unit Subditkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 55, Jakarta Selatan untuk diklarifikasi terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di pernikahan putri Habib Rizieq Shihab bebrapa waktu lalu.

Pemanggilan ini justru dinilai tidak sesuai dengan penerapan hukum yang sudah ditetapkan, terutama bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP  No. 19 Tahun 2010.

Hal ini pernah pernah diutarakaan oleh mantan Mendagri Dr. H. Gamawan Fauzi, S.H., M.M. Seorang birokrat dan politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY sejak 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014.

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Panglima Kodam (Pangdam) berada di bawah gubernur. Kewenangan ini secara tegas diatur dalam UU, guna memudahkan pengamanan di daerah.

“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menurut UU No 32 tahun 2004 dan PP No 19 tahun 2010,” kata Gamawan menerangkan 2010 silam.

Artinya, lanjut Gamawan, sebagai wakil pemerintah, gubernur memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan semua pimpinan instansi vertikal di daerah.

Gamawan juga menepis anggapan posisi gubernur ini kemudian akan memotong jalur rantai komando, baik dari TNI ataupun Polri.

“Instansi vertikal tetap dengan jalur komandonya, gubernur mengkoordinasikan saja, sehingga jalur komando tidak terganggu,” kata pria yang pernah menjadi Gubernur Sumbar ini.

Penegasan kewenangan gubernur ini guna memperkuat kewenangan gubernur sebagai komando birokrasi dan militer tertinggi di wilayah provinsi. Gubernur nanti bisa mengutus aparat militer dan kepolisian di level daerah tanpa harus menunggu komando pusat.

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.