Senin, 26 Juli 2021

“Indonesia Care” Pemulihan atau Pemaksaan ?

“Indonesia Care” Pemulihan atau Pemaksaan ?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban

Banner Iklan Swamedium

Pandemi yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan ini memang menghasilkan keadaan yang tak terduga. Setiap saat penguasa berusaha meyakinkan bahwa angka pasien menurun dan setiap kali pula langsung dijawab oleh fakta di lapangan bertambahnya kluster baru di beberapa daerah.

Wacana sekolah tatap muka pun belum diluncurkan resmi, beberapa sekolah sudah diberitakan positif Covid setelah pelaksanaan uji coba.

Dillansir dari merdeka.com, tanggal 3 Desember 2020, Presiden Joko Widodo bersyukur kasus aktif Covid-19 di Indonesia berdasar data Kamis 3 Desember 2020, lebih rendah dibandingkan dunia. Beliau merinci saat ini besaran kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 12,72 persen. Sedangkan rata-rata dunia 28,04 persen.

Berpikir positif itu harus, namun lebih utama lagi jika ada tindakan nyata yang bisa mendukung ucapan syukur di atas. Ironi! di saat awal virus Corona muncul di Wuhan dan kemudian merebak di seluruh Indonesia, sebenarnya Indonesia bisa mengantisipasi penularannya. Yaitu dengan mengambil tindakan proteksi diri, alih-alih mengantisipasi, ketika itu para pejabat negara termasuk presiden justru berkampanye Indonesia aman.

Hingga secara serius membayar para influenzer dan duta khusus demi kampanye itu yang kini berbalik memorakporandakan Indonesia. Namun, pelayanan kesehatan masih amburadul, pemerintah sudah beralih pada pemulihan sektor pariwisata.

Alasannya banyak pelaku usaha pariwisata yang terpaksa gulung tikar, karena tidak mampu menanggung beban biaya operasional yang harus dikeluarkan. Tak terkecuali, para agen tur dan travel, yang memang mengandalkan pendapatan, dari paket-paket wisata yang ditawarkan ke wisatawan. Suara mereka lebih menyayat daripada rakyat yang jangankan modal, untuk makan hari ini saja masih banyak yang kesulitan.

Maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gencar mendorong para pelaku usaha pariwisata, agar memiliki sertifikat CHSE, atau clean, health, safetyand environment, berlabel ”Indonesia Care”.

Secara umum, sertifikasi clean, health, safety, and environment ini, adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, usaha, fasilitas lain yang terkait lingkungan masyarakat, serta destinasi pariwisata. Sertifikasi ini memberi jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan, telah sesuai dengan standar protokol CHSE ( kompas.tv, 2/12/2020).

Sejatinya, tak ada yang bisa secara sempurna menutupi apa yang ada dibalik sertifikasi CHSE selain paniknya pelaku usaha karena pandemi yang tak kunjung usai ini. Bagi mereka lebih penting kehidupan mereka yang terus berlanjut daripada rakyat kecil yang sekarat. Bisa-bisanya negara tak punya hati?

Negara mestinya bersikap adil dan bijaksana, hal ini juga termaktub dalam Pancasila dalam semua silanya. Tak mungkin hanya berat pada salah satu pihak kemudian abai kepada pihak yang lain. Sebab kedua-duanya adalah rakyat yang berada di bawah amanahnya.

Namun, inilah peliknya sistem politik dan ekonomi bangsa ini. Yaitu politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme, keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi hingga sulit untuk mengharapkan perbaikan hidup sesuai kehendak manusia secara normal. Persekutuan mereka adalah demi pemenuhan kepuasaan beberapa gelintir manusia yang notabene pengusaha.

Polemik vaksin dan protokoler kesehatan pun membuat penangan pandemi kian rumit. Semuanya hampir-hampir menutupi ketidak mampuan negara menata rakyat dan meyelesaikan urusan mereka. Jika saja mereka berpedoman pada sebuah sistem yang baku tentu tak akan bertambah parah.

Rasulullah bersabda,”Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Artinya imam atau kepala negara adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas pengurus rakyatnya. Dari sejak rakyat bangun tidur hingga tidur kembali, sebab makna Ra’in adalah pemelihara, tentunya hal itu mengarah kepada pemeliharaan urusan umat yang terus menerus.

Pariwisata digenjot tidak saja menimbulkan resiko terjadi kluster baru, namun ada yang lebih membahayakan. Sebab bicara pariwisata tak sekedar kita bicara tentang keindahan alam, kearifan budaya serta keramahan penduduknya yang mana akan aman hanya dengan pengesahan sebuah sertifikasi. Namun kita juga akan bicara budaya dan sosial. Sebab standar pengelolaan pariwisata ini bukan berdasar halal haram sebagaimana seharusnya karena negara kita mayoritas Muslim.

Tentu bagi seorang Muslim ada kewajiban untuk terus terikat dengan syariat Allah. Hal itu juga menjadi konsekwensi dari keimanannya terhadap Islam. Semestinya negara membantu warga Muslim untuk taat beribadah dan mentaati setiap apa yang diperintahkan atau dilarang di dalamnya. Dalam pemenuhan kewajiban negara, dalam Islam jelas jika membahayakan rakyat baik secara material maupun immaterial akan dilarang secara tegas.

Untuk itulah, penangan pandemi selain memisahkan sakit dan sehat dalam sebuah tempat yang berbeda, juga ada pengelolaan kepemilikan negara dan umum oleh negara, sebab pembiayaan negara membutuhkan biaya yang besar. Jika untuk SDA kita tak memiliki kewenangan seperti saat ini sebab sudah beralih ke asing, bukankah sektor pariwisata hanyalah sebuah pemaksaan dan bukan solusi? Wallahu a’ lam bish showab.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita