Sabtu, 06 Maret 2021

Warga Kesulitan Karena Corona, Kader PDI Perjuangan Sibuk Timbun Harta

Warga Kesulitan Karena Corona, Kader PDI Perjuangan Sibuk Timbun Harta

Jakarta, Swamedium.com – Kurang dari Sebulan terakhir, KPK berhasil menangkap tiga kader Partai PDI-P dalam kasus korupsi di berbagai instansi. Dari, Bupati, Walikota, sampai Menteri Jokowi.

Banner Iklan Swamedium

Terbaru, dini hari tadi Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak 12 miliar rupiah yang diduga fee suap, bansos terdampak pandemi Covid-19. KPK menyita sekitar Rp 12 miliar yang akan diberikan kepada Mensos Juliari P Batubara sebagai imbalan untuk pengadaan barang pemberian paket sembako (06/12/2020).

Sebelumnya, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan kepada Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo, pada Kamis, (03/12/2020). Dalam penangkapan itu Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebanyak 1,6 miliar lebih, di dua kardus berbeda, yang masing-masing berisi 1 miliar dan Rp 650 juta rupiah.

Diduga, Uang suap itu, berasal dari para kontraktor, yang akan digunakan sebagai dana kampanye dalam Pilkada 2020, kembali, Wenny maju sebagai calon bupati inkumben, pada pemilihan umum Banggai Laut.

Selain itu, Kader PDI-P lainnya yang juga terjerat kasus korupsi, yakni Ajay Priatna yang juga Wali Kota Cimahi, ditangkap Komisi Anti Rasuah pada Jumat (27/11/2020).

Komisi Anti Rasuah itu, menetapkan Ajay yang juga Ketua DPC PDI-P Cimahi, atas kasus suap, komitment fee perizinan pengembangan rumah sakit sebanyak 3,2 miliar.

Sementara itu, ditengah pandemi global covid-19, yang juga turut menimpa Indonesia. keprihatinan muncul, tak henti hentinya atas musibah yang sedang melanda tanah air. Mirisnya lagi, anak bangsa yang sudah seharusnya menjadi pembela ibu pertiwi, masih saja ada yang melakukan tindak kejahatan atas kasus suap menyuap dan korupsi yang tetap merajalela.

Suparji Ahmad, amat menyayangkan pejabat yang ditangkap KPK gara-gara korupsi uang bencana.
Ia menilai bahwa para pejabat tersebut bisa dihukum mati karena perbuatannya. Menurutnya, hukuman mati untuk koruptor dana bencana ada dasar hukumnya.

“Kalau memang dana bencana dikorupsi, jelas diancam dengan pidana mati. Ditunggu nyali kpk untuk bertaji menginisiasi implementasi hukuman mati,” katanya.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita